Samarinda kini berdiri di persimpangan antara pembangunan dan pelestarian. Di satu sisi, sebagai ibu kota Kalimantan Timur, kota ini dituntut untuk berkembang pesat membangun infrastruktur, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, Samarinda juga harus menghadapi kenyataan pahit: banjir yang terus berulang, persoalan sampah yang menumpuk, serta degradasi lingkungan akibat tekanan urbanisasi.
Melalui visi “Samarinda Sukses untuk Kaltim Maju”, Pemerintah Kota Samarinda mencoba menjembatani dua kepentingan besar itu — pertumbuhan dan keberlanjutan. Visi ini bukan sekadar slogan politik, tetapi kompas arah bagi masa depan kota: membangun infrastruktur yang berkualitas, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dan menata kota dengan prinsip mitigasi lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, sebagaimana kota-kota besar lain di Indonesia, jalan menuju pembangunan berkelanjutan tidaklah mulus. Tantangan struktural, budaya, dan tata kelola masih menjadi batu sandungan yang perlu diatasi dengan keseriusan dan inovasi.
Salah satu isu paling krusial di Samarinda adalah banjir. Setiap musim hujan, genangan di berbagai wilayah menjadi pemandangan rutin. Kondisi ini diperparah oleh alih fungsi lahan, minimnya ruang hijau, dan sistem drainase yang belum optimal. Melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Lingkungan Hidup Samarinda berupaya meninjau kembali arah kebijakan pembangunan agar tidak menambah beban ekologis kota. Dalam konsultasi publik yang digelar DLH, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan hasil kajian tersebut sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang (setda.samarindakota.go.id).
Selain banjir, persoalan sampah juga masih menjadi tantangan serius. Program “Samarinda Bebas Sampah (Zero Waste)” dicanangkan untuk mendorong masyarakat berperilaku lebih sadar lingkungan, termasuk pemilahan sampah dari sumber dan pengelolaan berbasis komunitas. Namun, sebagaimana disorot oleh beberapa peneliti lingkungan, upaya ini hanya akan berhasil jika diiringi dengan infrastruktur pengelolaan sampah modern dan sistem insentif yang berkelanjutan, bukan sekadar imbauan moral.
Pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam visi kota. Namun, infrastruktur yang baik tidak cukup hanya megah, tetapi juga tahan iklim dan ramah lingkungan. Pemerintah kota berupaya mendorong pembangunan jalan, drainase, jembatan, dan fasilitas publik yang tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga mengintegrasikan konsep mitigasi banjir dan adaptasi perubahan iklim.
Sebagaimana dijelaskan dalam RPJPD Kalimantan Timur 2025–2045, arah pembangunan daerah termasuk Samarinda diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup (kaltimprov.go.id). Ini berarti, setiap proyek infrastruktur harus melalui kajian dampak lingkungan yang matang.
Penulis berpandangan bahwa kebijakan semacam ini harus diikuti dengan transparansi publik dan pengawasan sosial. Sebab seringkali, proyek-proyek infrastruktur justru menjadi penyebab baru kerusakan lingkungan akibat lemahnya pelaksanaan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan kompromi terhadap kepentingan investasi jangka pendek.
Pembangunan berkelanjutan tidak akan berhasil tanpa SDM yang unggul dan berkarakter hijau. Pemerintah Kota Samarinda kini tengah berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, serta inovasi ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan. Target 0% rumah tangga tanpa sanitasi layak adalah langkah konkret menuju peningkatan kualitas hidup warga.
Namun, sebagaimana dijelaskan dalam kajian IPB tentang pembangunan berkelanjutan daerah, pendidikan lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat menjadi aspek paling sulit sekaligus paling penting dalam keberhasilan pembangunan jangka panjang (repository.ipb.ac.id). Tanpa kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan, menghemat air, dan mengelola sampah, seluruh kebijakan hanya akan menjadi formalitas administratif.
Di sisi ekonomi, pemerintah berupaya mengembangkan sektor pariwisata alam dan ekonomi hijau sebagai penopang baru perekonomian. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada industri ekstraktif yang selama ini menjadi penyumbang kerusakan lingkungan. Samarinda memiliki potensi besar di sektor ini, asalkan pembangunan diarahkan dengan prinsip kelestarian, bukan eksploitasi.
Pembangunan berkelanjutan di Samarinda adalah perjalanan panjang, bukan proyek lima tahun. Ia menuntut komitmen lintas generasi, bukan sekadar visi politik sesaat. Penulis berpandangan bahwa keberhasilan visi “Samarinda Sukses untuk Kaltim Maju” sangat bergantung pada tiga pilar utama: lingkungan yang lestari, infrastruktur yang inklusif, dan manusia yang berdaya serta sadar ekologi.
Oleh karena itu, penulis menyerukan agar:
- Pemerintah kota memperkuat implementasi dan pengawasan terhadap kebijakan lingkungan berbasis kajian ilmiah (KLHS dan AMDAL).
- Masyarakat berperan aktif dalam gerakan Zero Waste dan pelestarian alam sebagai bagian dari budaya kota.
- Dunia pendidikan dan bisnis lokal ikut berkontribusi membangun kesadaran dan inovasi hijau dalam setiap sektor.
Samarinda memiliki modal sosial dan ekonomi yang besar untuk menjadi kota berkelanjutan. Namun modal itu hanya akan berarti jika ada keberanian untuk berubah dan konsistensi untuk bertindak. Pembangunan sejati bukan hanya membangun kota yang megah, tetapi juga menjamin masa depan yang layak bagi generasi berikutnya. (Reza Firnanda Saputra, Mahasiswa FISIP UNMUL)
