Sinarkaltim.id, KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak perubahan skema subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, kebijakan terkait subsidi energi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara di tingkat daerah, Pemkab Kukar berfokus mengantisipasi dampak lanjutan kebijakan tersebut, terutama terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah menjaga inflasi agar perubahan kebijakan subsidi tidak memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat secara berlebihan.
“Kalau kita di daerah itu menjaga proses ikutan dari proses pemangkasan. Salah satunya kita berusaha menjaga biar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah-tengah masyarakat,” kata Aulia, Kamis (1/10/2026).
Selain stabilitas harga, Pemkab Kukar juga memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Aulia, pendapatan masyarakat perlu tetap dijaga agar perubahan kebijakan di tingkat pusat tidak menambah tekanan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.
“Dan yang paling penting adalah kami menjaga bagaimana pendapatan dari masyarakat itu sendiri sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat itu tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di daerah, utamanya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Aulia juga berharap perubahan kebijakan subsidi di tingkat pusat diikuti dengan kejelasan mengenai penyesuaian alokasi anggaran. Menurutnya, apabila terjadi pengurangan pembiayaan pada sektor tertentu, perlu dipastikan arah penggunaan anggaran selanjutnya.
“Artinya kita berharap kalau kebijakan pusat ini kan pasti ada check and balances. Artinya ketika di sini dikurangi, nanti pembiayaannya akan disalurkan ke tempat mana lagi,” jelasnya.
Menurut Aulia, dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mampu menjaga aktivitas ekonomi sekaligus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga ini bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/kr)
