Lima Raperda Kukar Masuk Finalisasi, Diarahkan Dongkrak PAD

sinarkaltim.id

Suasana Paparan Ketentuan Penyusunan KUHP Pidana dalam Peraturan Daerah Kab.Kukar oleh Kejari dan Forum Konsultasi Publik (FKP) DPRD Kab.Kukar atas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah, Senin (16/11/2026)

TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara membuka konsultasi publik terhadap lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang tengah dibahas panitia khusus, Senin (16/11/2026). Konsultasi publik di Ruang Serba Guna DPRD Kukar itu bertujuan menjaring masukan masyarakat sebelum raperda memasuki tahap finalisasi.

Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani mengatakan, konsultasi publik dibuka agar masyarakat dan pihak terkait dapat memberikan masukan, koreksi, serta berdiskusi untuk menyempurnakan lima raperda tersebut. Menurutnya, pembahasan saat ini sudah memasuki tahap finalisasi sehingga diharapkan segera diselesaikan.

“Hari ini kami membuka konsultasi publik terhadap lima rancangan peraturan daerah yang saat ini sedang dibahas oleh panitia khusus DPRD Kutai Kartanegara,” kata Ahmad Yani.

Baca Juga  Pemkab Kukar Dorong Budaya Mengaji, Ribuan Warga Hadiri Gerakan Etam Mengaji 2025

Ia menilai lima raperda tersebut sangat dibutuhkan daerah. DPRD juga berharap regulasi itu dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar.

“Lima raperda ini dinilai sangat dibutuhkan daerah. Kami juga berharap regulasi tersebut dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kukar,” ujarnya.

Setelah konsultasi publik, pansus akan melanjutkan proses finalisasi. Selanjutnya, raperda dikirim ke pemerintah provinsi untuk dilakukan fasilitasi, koreksi, dan perbaikan sebelum dikembalikan ke DPRD untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda).

“Kami menargetkan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2026, sehingga sebelum akhir tahun sudah bisa mendapatkan persetujuan. Harapannya, tidak ada kendala maupun hambatan dalam proses penyelesaian lima raperda tersebut,” tutur Ahmad Yani.

Baca Juga  RDP dengan BPBD, Komisi III DPRD Samarinda Soroti Serapan Anggaran dan Kebutuhan Penanganan Bencana

Dalam penyusunan raperda, DPRD melibatkan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara sebagai narasumber, terutama untuk membahas rumusan ketentuan pidana. Pelibatan kejaksaan diperlukan agar ketentuan sanksi pidana dalam perda dirumuskan tepat dan sesuai ketentuan hukum.

“Pelibatan kejaksaan diperlukan agar ketentuan mengenai sanksi pidana dalam perda dirumuskan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum,” kata Ahmad Yani.

Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang nantinya ditetapkan, mekanisme penegakan hukumnya memiliki dasar yang jelas. Selain kejaksaan, DPRD menilai pentingnya keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pembahasan raperda, mengingat instansi tersebut bertugas menegakkan peraturan daerah.

Baca Juga  Pulau Kumala Terus Menyempurnakan Daya Tariknya dengan Fasilitas dan Pencahayaan Baru

“Kami berharap fungsi Satpol PP dapat diperkuat dan tidak hanya sebatas menjalankan tugas secara rutin. Sebab, sejumlah perda yang telah disahkan dinilai belum mendapatkan pengawalan dan penegakan secara maksimal,” ujarnya.

Ahmad Yani menyoroti masih ditemukannya berbagai pelanggaran, sementara penerapan sanksi belum berjalan tegas. Karena itu, koordinasi antara DPRD, kejaksaan, dan Satpol PP perlu diperkuat agar perda yang nantinya disahkan benar-benar dapat diterapkan dan dipatuhi masyarakat maupun pihak terkait.

“Karena itu, koordinasi antara DPRD, kejaksaan, dan Satpol PP perlu diperkuat agar perda yang nantinya disahkan benar-benar dapat diterapkan dan dipatuhi masyarakat maupun pihak terkait,” tutur Ahmad Yani. (Adv DPRD Kukar)

تحميل...

Baca Juga

Bagikan:

Topik

Tinggalkan komentar