Ahmad Yani: Ada Tambahan Rp500 Miliar, APBD Kukar 2027 Bisa Capai Rp6 Triliun

sinarkaltim.id

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.

TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan adanya koreksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 sebelum nota keuangan disampaikan. Koreksi dilakukan setelah muncul sejumlah perubahan, termasuk tambahan pendapatan daerah dan dana dari pemerintah pusat.

Sebelumnya, DPRD telah menyetujui KUA-PPAS 2027 dengan nilai sekitar Rp5,4 triliun. Namun, dalam pembahasan lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD), muncul sejumlah penyesuaian. Selain tambahan pendapatan dari beberapa sektor, terdapat dana dari pemerintah pusat yang masuk ke Kukar senilai sekitar Rp500 miliar.

Baca Juga  Pupuk Kaltim Salurkan Bantuan Rp100 Juta untuk Petani Terdampak Banjir di Padang

“Tambahan tersebut perlu diakomodasi dalam perencanaan anggaran,” ujar Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani saat ditemui di Tenggarong, Senin (16/11/2026).

Dengan adanya penyesuaian itu, proyeksi APBD Kukar 2027 berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp6 triliun atau bahkan lebih.

Penyesuaian Sebelum Nota Keuangan

Ahmad Yani menjelaskan, perubahan nilai anggaran merupakan hasil dari beberapa kali rapat dan konsultasi bersama TAPD serta pembahasan dengan OPD terkait. Karena terdapat perubahan dan koreksi terhadap komponen pendapatan, DPRD memastikan seluruh tambahan tersebut perlu diperhitungkan dalam penyusunan APBD.

Baca Juga  Peduli Dampak Karhutla, Pupuk Kaltim Distribusikan 76.400 Masker ke Tiga Wilayah

Menurutnya, kepastian terhadap hasil koreksi KUA-PPAS menjadi hal penting sebelum pemerintah daerah menyampaikan nota keuangan untuk dibahas lebih lanjut bersama DPRD.

DPRD Belum Terima Dokumen Pinjaman SMI

Terkait rencana Pemerintah Kabupaten Kukar mengajukan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Ahmad Yani menyatakan DPRD belum menerima dokumen resmi mengenai rencana tersebut. Karena belum menerima berkas pengajuan, DPRD belum dapat membahas maupun memberikan komentar lebih jauh.

Baca Juga  Serapan Anggaran Dishub Samarinda Capai 30 Persen, Komisi III Soroti Progres Program Fisik

Meski demikian, ia mempersilakan pemerintah daerah menempuh langkah tersebut apabila memang dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan dan sesuai dengan semangat membangun daerah. Namun, pembahasan lebih lanjut tetap memerlukan dokumen resmi yang disampaikan kepada DPRD. (Adv DPRD Kukar)

تحميل...

Baca Juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar