Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Markaca, meminta pemerintah segera melakukan pembaruan dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) secara berkala agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, masih ditemukan berbagai ketidaksesuaian data yang berpotensi merugikan masyarakat yang berhak menerima bantuan.
Saat ditemui di DPRD Kota Samarinda, Senin (6/7/2026), Markaca mengatakan pemerintah selama ini mengacu pada hasil pendataan petugas lapangan. Namun, ia menilai proses pendataan masih belum dilakukan secara menyeluruh sehingga sejumlah kesalahan masih ditemukan.
“Sepanjang tahu saya itu ada petugas lapangan, petugas sensusnya. Kalau pemerintah itu kan tinggal menerima laporan aja,” ujarnya.
Ia mencontohkan masih adanya warga yang telah meninggal dunia tetapi namanya tetap tercantum sebagai penerima bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan data belum berjalan optimal.
“Kadang pendataan tuh ndak detail betul juga ada. Kadang yang sudah mati masih terdaftar,” katanya.
Menurut Markaca, data yang tidak akurat dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Warga yang benar-benar membutuhkan justru berisiko tidak menerima bantuan, sementara yang tidak lagi memenuhi syarat masih tercatat sebagai penerima.
Ia juga mengingatkan bahwa penilaian kondisi ekonomi tidak bisa hanya melihat fisik rumah. Banyak warga yang tampak memiliki tempat tinggal layak, tetapi sebenarnya tidak memiliki penghasilan tetap atau mengalami kesulitan ekonomi.
Karena itu, Markaca menekankan pentingnya pendataan yang lebih detail dengan melibatkan ketua RT. Menurutnya, RT merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial dan ekonomi warganya sehingga dapat membantu memastikan data penerima bansos lebih akurat.
“Saya sarankan kepada petugas sensus, tanya ke RT. Diajak RT-nya keliling, menemani. Karena ini bersifat untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Samarinda)
