Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda menekankan perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di Kota Samarinda. Penguatan tersebut mencakup penambahan sumber daya manusia (SDM), ketersediaan peralatan pendukung, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda yang digelar pada Rabu (8/7/2026) di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Kantor DPRD Kota Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyebutkan bahwa BPBD masih menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait keterbatasan sarana prasarana dan jumlah tenaga teknis yang mendukung penanganan bencana di lapangan.
“Perlunya ada dorongan maupun ada support di bidang anggaran, karena kita masih banyak sekali kurangnya. Artinya baik secara peralatan maupun tenaga,” ujarnya.
Deni menilai, upaya kesiapsiagaan bencana tidak dapat hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat langkah pencegahan sejak awal, salah satunya melalui peningkatan edukasi dan pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana.
“Yang pasti yang kita harapkan bahwa di tengah kondisi Kota Samarinda ini kita tidak abai terhadap bencana. Itu poin pentingnya, karena bagaimanapun kita tidak ingin menjadi orang yang setelah kejadian baru datang. Tapi kita ingin melakukan pencegahannya di awal,” katanya.
Ia menambahkan, edukasi mengenai kebencanaan perlu dilakukan secara menyeluruh dan menyasar berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, setiap warga diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi bencana maupun dalam upaya mitigasi sejak dini.
“Jadi, kita ingin melakukan sosialisasi edukasi kebencanaan terhadap seluruh warga Kota Samarinda supaya nantinya masing-masing individu memiliki kesepahaman tentang kaitan dengan penanggulangan bencana,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, BPBD turut menyampaikan capaian indikator kinerja daerah dalam bidang kebencanaan. Deni mengungkapkan, indeks risiko bencana Kota Samarinda saat ini berada di kisaran angka 72, sedangkan capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tercatat sekitar 0,90.
“Indeks risiko bencana kita terendah di 72 sekian di tahun ini. Kemudian indeks ketahanan daerah kita, IKD kita itu tinggi di 0,90 sekian. Jadi ini dua IKU, indikator kinerja utama dari pemerintah kota di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan fungsi daripada pemerintahannya,” jelasnya.
Deni menegaskan bahwa Komisi III DPRD Kota Samarinda akan terus mendukung upaya peningkatan kapasitas BPBD. Menurutnya, penguatan tersebut penting dilakukan agar sistem penanganan bencana di Kota Tepian semakin efektif, khususnya dalam hal mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. (Adv/ DPRD Samarinda)
