Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai Pemerintah Kota Samarinda perlu mempertimbangkan penyediaan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi asal daerah. Hal itu disampaikan Anhar ketika ditemui oleh awak media pada Selasa (7/7/2026) di Kantor DPRD Kota Samarinda.
Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan yang ideal dari pemerintah, meski pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Menanggapi pertanyaan awak media terkait belum adanya program beasiswa dari Pemerintah Kota Samarinda, Anhar mengatakan dirinya tidak berada pada posisi yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah daerah.
“Ya sebenarnya jangan tanya saya. Kalau saya wali kotanya saya ditanya, saya pasti jawab dong,” ujarnya.
Meski demikian, Anhar menegaskan bahwa secara ideal pemerintah daerah perlu memiliki program beasiswa tersebut sebagai bentuk dukungan bagi mahasiswa berprestasi. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan daerah.
“Semestinya paling tidak adalah, ya kan? Ya tentu menyesuaikan juga kan dengan fiskal daerah. Seharusnya seperti itu kan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penyediaan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi asal Samarinda merupakan salah satu program yang ideal untuk direalisasikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau masalah beasiswa itu, ya semestinya, idealnya harus ada. Paling tidak mahasiswa-mahasiswa kita yang berasal dari Samarinda yang punya prestasi,” katanya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan usulan tersebut telah dibahas di DPRD, Anhar menjelaskan bahwa pihak legislatif memiliki kewenangan untuk menyampaikan usulan.
Sementara itu, kajian terkait kemampuan dan ketersediaan anggaran menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif.
“Ya kita kan sekadar mengusulkan. Tapi yang menghitung itu tentang kemampuan keuangan daerah, tentang asumsi pendapatan kita dari tahun ke tahun kan eksekutif,” jelasnya.
Menanggapi perbandingan dengan program beasiswa yang diterapkan di Kabupaten Kutai Timur, Anhar mengatakan setiap daerah memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda sehingga perlu menyusun konsep kebijakan sesuai karakteristik masing-masing.
“Makanya saya katakan tadi, saya tidak mau bicara Kutim. Jangan kita selalu plagiat terus, jiplak-jiplak sana, studi banding. Enggak boleh juga seperti itu. Kita punya program sendiri sebenarnya,” tutupnya. (Adv/ DPRD Samarinda)
