SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menilai proyek kolam retensi di kawasan Sempaja masih belum terintegrasi secara optimal, meskipun anggaran pembangunan yang dialokasikan pemerintah mengalami peningkatan cukup besar. Proyek tersebut dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan yang berpotensi mengurangi efektivitas pengendalian banjir di kawasan tersebut.
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Samarinda mencatat adanya kenaikan anggaran proyek dari sebelumnya Rp19 miliar menjadi Rp28 miliar. Namun, peningkatan nilai anggaran itu dinilai belum diikuti dengan kesiapan sistem pendukung secara menyeluruh.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, mengatakan salah satu persoalan utama dalam proyek tersebut adalah belum tersedianya fasilitas pendukung seperti pompa air yang memiliki peran penting dalam sistem pengendalian banjir.
“Ini yang menjadi catatan kami. Anggaran bertambah, tapi belum sepenuhnya terintegrasi,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, keberadaan kolam retensi seharusnya didukung dengan sistem teknis yang lengkap agar mampu berfungsi maksimal saat debit air meningkat. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, proyek tersebut dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan di beberapa wilayah Samarinda.
Ia juga menilai perencanaan yang kurang matang berpotensi membuat proyek tidak efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun perencanaan, termasuk memastikan seluruh komponen pendukung tersedia sebelum proyek dijalankan.
Menutup pernyataannya, Sukamto menekankan pentingnya pengawasan dan perhitungan anggaran yang tepat agar setiap tambahan biaya benar-benar memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.
“Jangan sampai anggaran terus bertambah, tapi hasilnya belum optimal,” pungkasnya.
Hal tersebut akan menjadi bagian dari rekomendasi DPRD dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah. DPRD berharap ke depan setiap proyek penanganan banjir dapat dirancang secara terintegrasi, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Samarinda. (*)
