SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda kembali menyoroti belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan kawasan Teras Samarinda. DPRD mendorong pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja sama yang saat ini diterapkan agar pengelolaan aset daerah dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, mengungkapkan kontribusi yang masuk ke kas daerah dari kawasan tersebut pada tahun 2025 hanya sekitar Rp500 juta. Nilai itu dinilai belum sebanding dengan potensi dan nilai strategis kawasan yang berada di pusat Kota Samarinda.
“Angka itu masih sangat kecil. Artinya ada yang perlu dievaluasi,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, skema kerja sama yang berjalan saat ini belum mampu memberikan keuntungan optimal bagi pemerintah daerah. Karena itu, DPRD mendorong adanya peninjauan ulang terhadap kontrak kerja sama, termasuk pola pembagian hasil yang dianggap masih belum proporsional.
“Kita ingin ada skema yang lebih adil, misalnya dengan bagi hasil yang lebih proporsional,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah kota sebagai penyedia fasilitas dan ruang publik harus memperoleh nilai ekonomi yang sepadan. Jika tidak dihitung secara matang, kerja sama tersebut dikhawatirkan hanya akan menguntungkan satu pihak tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan kawasan Teras Samarinda. Seluruh potensi pendapatan, mulai dari sewa tenant hingga aktivitas komersial lainnya, diminta tercatat secara jelas agar kontribusinya terhadap kas daerah dapat dimaksimalkan.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperbaiki tata kelola aset daerah. DPRD berharap ke depan Teras Samarinda tidak hanya menjadi ruang publik dan ikon kota, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan yang lebih signifikan bagi Pemerintah Kota Samarinda. (*)
