YOGYAKARTA, HARI PAHLAWAN, DAN WAJAH REPRESI: KETIKA NEGARA LEBIH TAKUT PADA SUARA RAKYAT DARIPADA KETIDAKADILAN

sinarkaltim.id

Annisa, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Sinarkaltim.Id- Barangkali yang paling ditakuti oleh kekuasaan bukanlah kerumunan massa, melainkan kesadaran rakyat bahwa mereka berhak mempertanyakan kekuasaan itu sendiri.

Ada ironi yang sulit diterima dari peristiwa Yogyakarta pada 10 November 2026. Di saat bangsa ini memperingati Hari Pahlawan, ketika kita kembali mengenang keberanian orang-orang yang dahulu melawan penindasan, justru muncul dugaan tindakan represif terhadap masyarakat yang turun ke jalan untuk menyampaikan kritik.

Seolah-olah sejarah sedang memperlihatkan ironi yang sama dengan wajah berbeda: dahulu rakyat berhadapan dengan kekuasaan kolonial, hari ini rakyat harus mempertanyakan bagaimana kekuasaan di negaranya sendiri memperlakukan suara mereka.

Aksi Aliansi Jogja Memanggil bukan sekadar kerumunan orang yang memenuhi jalanan. Ada keresahan yang dibawa, ada kebijakan yang dipertanyakan, ada persoalan pendidikan, ketenagakerjaan, upah layak, militerisme di ruang sipil, hingga tuntutan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.

Mereka datang bukan tanpa alasan. Ada persoalan yang menurut mereka tidak cukup dijawab dengan pidato, konferensi pers, atau janji-janji pemerintah.

Namun, situasi kemudian memanas. Bentrokan terjadi, aparat mengerahkan kendaraan taktis, water cannon, dan gas air mata. Massa bergerak hingga kawasan Tugu Yogyakarta dan Bundaran UGM. Setelah itu, muncul laporan penangkapan dalam jumlah besar serta dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berdasarkan informasi awal yang dihimpun, menerima laporan penangkapan terhadap 154 orang, termasuk 12 anak. Komnas HAM juga memantau dugaan pengepungan kawasan kampus UGM pada malam 10 November hingga dini hari.

Bahkan, dalam pertemuan dengan pimpinan UGM pada 13 November, Komnas HAM menyampaikan telah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan gempuran gas air mata masuk ke lingkungan kampus.

Fakta ini tidak boleh diperlakukan sebagai kabar angin. Ia harus diusut sampai terang.

Memang, kepolisian menyampaikan bahwa sekitar pukul 20.07 WIB terdapat kelompok massa yang melakukan pelemparan batu, petasan, dan bom molotov ke arah petugas. Jika tindakan tersebut benar terjadi, pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada alasan untuk membenarkan kekerasan dari pihak mana pun.

Baca Juga  “IKN di Persimpangan: Kota Masa Depan atau Alat Legitimasi Politik?”

Tetapi, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: tindakan anarkis sebagian orang tidak pernah menjadi tiket bebas bagi aparat untuk menggunakan kekuatan secara berlebihan terhadap semua orang.

Jangan jadikan kericuhan sebagai alasan untuk menghapus hak orang lain.

Di sinilah letak persoalan yang lebih besar. Ketika aparat memiliki kewenangan untuk mengendalikan massa, siapa yang memastikan bahwa kewenangan itu tidak berubah menjadi alat untuk menakut-nakuti masyarakat?

Ketika seseorang ditangkap, siapa yang memastikan prosesnya sesuai hukum? Ketika mahasiswa mengalami kekerasan, siapa yang bertanggung jawab? Dan ketika gas air mata diduga masuk ke lingkungan kampus, apakah kita akan menganggapnya sebagai konsekuensi biasa dari sebuah demonstrasi?

Tidak. Ini bukan sesuatu yang boleh dinormalisasi.

KAMPUS BUKAN WILAYAH YANG HARUS TUNDUK PADA KETAKUTAN

Ada hal lain yang membuat peristiwa ini semakin serius: dugaan penggunaan gas air mata hingga memasuki kawasan Universitas Gadjah Mada.

Kampus seharusnya menjadi ruang tempat manusia belajar mempertanyakan sesuatu, bukan ruang yang membuat mahasiswa takut untuk berpikir kritis. Di dalam kampus, perbedaan pendapat seharusnya dirawat, argumentasi diperdebatkan, dan kebijakan diuji melalui nalar.

Namun, apa artinya kebebasan akademik jika mahasiswa harus merasa terancam ketika persoalan publik dibawa ke ruang diskusi dan jalanan?

Kita tidak sedang mengatakan bahwa kampus harus menjadi wilayah tanpa hukum. Bukan itu persoalannya. Yang sedang dipertanyakan adalah batas kewenangan aparat dan tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan warga sipil, termasuk mereka yang berada di lingkungan pendidikan.

Kampus bukan tempat untuk membangun ketakutan. Ia adalah tempat untuk membangun keberanian berpikir.

Jangan sampai mahasiswa lebih sibuk memikirkan bagaimana menyelamatkan diri dari tindakan represif daripada memikirkan bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat.

Baca Juga  Badut Jalanan: Antara Hiburan Murah dan Potret Ketidakadilan Kota

Jika ruang akademik mulai kehilangan rasa aman, lalu di mana generasi muda bisa belajar bahwa kritik adalah bagian dari kehidupan demokrasi?

NEGARA TIDAK BOLEH HANYA TEGAS KEPADA RAKYAT

Kita sering mendengar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kalimat itu terdengar begitu meyakinkan dalam pidato-pidato kenegaraan. Tetapi negara hukum tidak cukup dibuktikan melalui banyaknya orang yang ditangkap atau cepatnya aparat menetapkan tersangka.

Negara hukum justru diuji ketika kekuasaan harus mempertanggungjawabkan tindakannya sendiri.

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan tersebut bukan sekadar tulisan yang ditempel dalam konstitusi. Ia adalah batas yang harus dihormati oleh setiap pemegang kekuasaan.

Lalu, untuk apa konstitusi menjamin kebebasan berpendapat jika orang yang menggunakannya justru harus berhadapan dengan dugaan kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang?

Kita harus berhenti melihat aparat sebagai pihak yang selalu benar hanya karena mereka memiliki kewenangan. Kewenangan bukanlah kekebalan. Seragam bukanlah pembenaran. Dan perintah atasan bukan alasan untuk menghilangkan tanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum.

Amnesty International Indonesia bahkan mendesak evaluasi terhadap penanganan aksi di Yogyakarta dan mengecam dugaan pengerahan kekuatan berlebihan. Sementara itu, Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan meminta agar dugaan kekerasan tersebut diusut.

Artinya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan meminta masyarakat kembali tenang. Negara harus menjawab pertanyaan yang muncul dari peristiwa tersebut.

Siapa yang bertanggung jawab atas dugaan kekerasan? Apakah prosedur penangkapan telah dijalankan dengan benar? Apakah hak para demonstran dipenuhi? Dan apakah ada pertanggungjawaban terhadap aparat jika terbukti melakukan pelanggaran?

Jangan sampai hukum hanya menjadi sesuatu yang begitu tajam ketika diarahkan kepada rakyat, tetapi mendadak tumpul ketika harus menyentuh pihak yang memiliki kekuasaan.

JANGAN SAMPAI KITA MEWARISI KEMERDEKAAN TANPA KEBEBASAN

Baca Juga  Ketika Buku Jadi Barang Bukti: Alarm bagi Demokrasi Indonesia

Yang membuat peristiwa ini menyakitkan bukan hanya jumlah orang yang ditangkap, bukan hanya gas air mata yang masuk ke lingkungan kampus, tetapi kemungkinan bahwa ketakutan sedang tumbuh menjadi sesuatu yang dianggap biasa.

Hari ini mungkin mahasiswa Yogyakarta yang mengalaminya. Besok bisa saja mahasiswa di kota lain. Lusa mungkin masyarakat yang sedang memperjuangkan tanahnya, buruh yang menuntut upah layak, atau warga yang menolak kebijakan yang merugikan kehidupannya.

Jika setiap kritik berisiko dibalas dengan intimidasi, perlahan-lahan masyarakat akan belajar untuk diam. Bukan karena persoalan sudah selesai, melainkan karena mereka merasa tidak lagi aman untuk membicarakannya.

Dan itulah yang paling berbahaya bagi demokrasi: ketika rakyat mulai kehilangan keberanian untuk menggunakan haknya sendiri.

Kita tidak sedang mengagungkan kericuhan. Kita juga tidak sedang membenarkan tindakan kekerasan dari demonstran. Tetapi jangan biarkan perdebatan tentang kericuhan menutupi pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah negara telah menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak setiap warga negara?

Peringatan Hari Pahlawan seharusnya tidak berhenti pada upacara, karangan bunga, dan pidato tentang keberanian para pendahulu. Menghormati pahlawan juga berarti menjaga nilai-nilai kemerdekaan yang mereka perjuangkan.

Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan bangsa lain. Kemerdekaan juga berarti rakyat tidak boleh hidup dalam ketakutan ketika mempertanyakan kekuasaan di negaranya sendiri.

Sebab, apa gunanya kita terus-menerus mengagungkan perjuangan para pahlawan jika hari ini keberanian untuk bersuara justru diperlakukan sebagai ancaman?

Negara tidak boleh meminta rakyat mencintai demokrasi, sementara negara sendiri gagal menghormati hak-hak yang menjadi fondasinya.

Dan jika suara rakyat hanya dianggap penting ketika mendukung kekuasaan, tetapi menjadi ancaman ketika mengkritiknya, mungkin yang sedang kita pertahankan bukan demokrasi, melainkan kenyamanan para penguasa.

Jangan sampai Hari Pahlawan hanya menjadi perayaan tentang keberanian masa lalu, sementara keberanian rakyat hari ini justru harus berhadapan dengan ketakutan.

تحميل...

Baca Juga

Bagikan:

Topik

Tinggalkan komentar