TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait status Hak Guna Usaha (HGU), aset kepailitan Eks Kalpataru Group, penanganan tanah terindikasi terlantar, serta perlindungan masyarakat terdampak. Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani memastikan ada penyelesaian terhadap persoalan tersebut.
Menurut Ahmad Yani, masyarakat di seluruh desa dan kecamatan yang memiliki persoalan Kalpataru di daerahnya masing-masing dapat sedikit terurai setelah pihaknya mempertemukan dengan kurator dan lawyer. Ia menjelaskan, HGU tersebut sebelumnya diagunkan melalui pinjaman bank.
“Kita pastikan ini sedikit mengobati persoalan masyarakat. Kita juga sudah menelusuri sejauh mana permasalahannya, kemudian daerah bisa memutuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil,” ujarnya di Ruang Rapat DPRD, Tenggarong, Kamis (19/11/2026).
Usulan Pencabutan HGU dan Perdamaian Kurator dengan Masyarakat
Ahmad Yani menyampaikan dua langkah utama. Pertama, bagaimana HGU dapat diusulkan untuk dicabut karena perizinannya sudah tidak ada lagi. Kedua, pihak kurator dengan masyarakat yang bersengketa dapat berdamai.
“Pemerintah setempat kami mohon bisa menyelesaikan persoalan ini bersama-sama dengan cara yang baik, berdiskusi bagaimana kepentingan masyarakat bisa berjalan, kemudian kepentingan kurator terkait proses kepailitannya juga bisa bertemu. Karena diakui ada perusahaan-perusahaan yang selama ini juga memiliki hak-hak kurator di sana, dan itu memang menjadi tugasnya,” jelasnya.
Ia menegaskan, agar semuanya menemukan titik temu, telah disepakati untuk tidak melakukan aksi tanpa kesepakatan dengan pemerintah setempat.
Tumpang Tindih SK Bupati dengan Proses Pengadilan
Ahmad Yani juga menyoroti tumpang tindih SK Bupati dengan proses pengadilan. Menurutnya, SK Bupati belum sampai ke pihak mereka, dan ia tidak mengetahui apakah pengadilan mengetahui bahwa perizinan sudah tidak ada.
“Artinya, ketika perizinan tidak ada, semua aktivitas perkebunan kan tidak boleh dilakukan,” tegasnya.
Ia memastikan hal ini menjadi bagian dari keputusan rapat, yakni ketika SK Bupati tentang pencabutan perizinan disampaikan kepada pihak kurator, termasuk pengadilan. Hal itu menjadi bahan bahwa aktivitas perkebunan di sana tidak boleh dilakukan oleh siapa pun. (Adv DPRD Kukar)




