SAMARINDA — Alumni FISIP Universitas Mulawarman angkatan 1997 sekaligus Ketua Harian IKA FISIP Unmul, Handi Asmaradinata, menilai munculnya kritik terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman tidak terlepas dari krisis legitimasi, kebuntuan komunikasi, serta ketidakpuasan mahasiswa terhadap efektivitas advokasi.
Handi mengatakan, dinamika politik dan kelembagaan mahasiswa di Universitas Mulawarman merupakan gambaran kecil dari kehidupan politik sebuah negara. Ketika lembaga mahasiswa tidak mampu menjaga kepercayaan publik, wacana pembentukan Presidium Mahasiswa dapat muncul sebagai alternatif kepemimpinan.
Menurut Ketua Harian IKA FISIP Unmul tersebut, kritik terhadap BEM KM Unmul umumnya berpusat pada tiga persoalan mendasar, yakni krisis representasi dan elitisme, dominasi kelompok tertentu dalam politik kampus, serta lambannya advokasi terhadap isu-isu penting mahasiswa.
Ia menilai BEM tingkat universitas kerap dianggap terlalu jauh dari mahasiswa di tingkat fakultas dan program studi. Kebijakan, narasi pergerakan, serta program kerja terkadang hanya dirumuskan oleh lingkaran internal kabinet tanpa menyerap aspirasi BEM fakultas secara menyeluruh.
Kondisi tersebut, kata Handi, dapat menimbulkan kesan bahwa BEM KM tidak benar-benar mewakili seluruh keluarga mahasiswa.
Selain persoalan representasi, Pemilihan Raya Mahasiswa juga dinilai berpotensi melahirkan dominasi kelompok atau organisasi ekstra-kampus tertentu. Kritik akan semakin kuat apabila BEM KM dianggap lebih mengutamakan kepentingan kelompok pendukung dibandingkan mengadvokasi kepentingan mahasiswa secara independen.
Handi juga menyoroti respons BEM KM terhadap persoalan mendasar mahasiswa, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal, Iuran Pengembangan Institusi, fasilitas kampus, serta kekerasan seksual.
Menurutnya, kepercayaan mahasiswa dapat menurun apabila BEM KM terjebak dalam birokrasi internal, terlalu kompromistis terhadap pihak rektorat, atau lebih banyak menjalankan kegiatan seremonial daripada memperjuangkan persoalan mahasiswa.
Ketika legitimasi BEM KM melemah atau terjadi kekosongan kepemimpinan akibat gagalnya Pemira maupun munculnya mosi tidak percaya, pembentukan Presidium Mahasiswa sering dipandang sebagai jalan keluar.
Model presidium menempatkan kepemimpinan secara kolektif kolegial. Kekuasaan tidak berada pada satu presiden mahasiswa, melainkan dijalankan bersama oleh para perwakilan, yang umumnya berasal dari ketua BEM fakultas.
Handi menilai sistem tersebut memiliki kelebihan dalam menciptakan desentralisasi dan kesetaraan antarfakultas. Setiap fakultas mempunyai posisi tawar dan suara yang setara dalam merumuskan kebijakan mahasiswa.
Presidium juga dianggap dapat memperkuat representasi karena keputusan diambil oleh perwakilan yang memiliki hubungan langsung dengan mahasiswa di fakultas masing-masing.
Selain itu, model tersebut dinilai dapat digunakan sebagai pemerintahan transisional untuk menstabilkan kondisi keluarga mahasiswa, menyiapkan konstitusi baru, serta merancang Pemira yang lebih adil tanpa konflik kepentingan dari pengurus sebelumnya.
Namun, Handi mengingatkan bahwa sistem presidium juga memiliki sejumlah kelemahan. Pengambilan keputusan berpotensi berjalan lambat karena setiap kebijakan membutuhkan kesepakatan bersama.
Perbedaan agenda dan ideologi di antara BEM fakultas juga dapat menimbulkan kebuntuan ketika presidium harus merespons suatu persoalan dalam waktu singkat.
Ketiadaan satu figur pemimpin, lanjutnya, juga dapat melemahkan posisi tawar mahasiswa ketika berhadapan dengan rektorat, birokrasi kampus, pemerintah daerah, maupun pihak eksternal lainnya.
Presidium bahkan berpotensi menjadi arena konflik horizontal apabila tidak dibarengi dengan kedewasaan politik. Fakultas dengan jumlah mahasiswa lebih besar dapat merasa mempunyai hak untuk mendominasi fakultas yang lebih kecil.
“Pembentukan Presidium Mahasiswa di UNMUL bukanlah obat mujarab atau panasea untuk semua penyakit birokrasi kemahasiswaan,” kata Handi.
Menurutnya, presidium dapat menjadi respons yang baik untuk mengatasi krisis demokrasi dalam jangka pendek. Namun, model tersebut belum tentu efektif apabila digunakan sebagai sistem pergerakan mahasiswa dalam jangka panjang.
“Ia adalah respons reaktif yang sangat baik untuk mengobati krisis demokrasi jangka pendek, namun kurang ideal untuk pergerakan taktis jangka panjang,” ujarnya.
Handi menegaskan, pembentukan presidium harus disertai kontrak politik yang jelas, pembatasan masa kerja apabila bersifat transisional, serta standar operasional prosedur dalam pengambilan keputusan darurat.
Langkah tersebut diperlukan agar presidium tidak hanya memindahkan persoalan dari dominasi elite BEM KM menjadi dominasi atau oligarki antarfakultas.
“Agar presidium tidak sekadar memindahkan masalah dari monopoli elite BEM ke oligarki antarfakultas, diperlukan kontrak politik yang jelas, batasan masa kerja, dan SOP pengambilan keputusan darurat yang disepakati bersama,” pungkasnya.
