KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar segera mempercepat pengisian jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, jabatan Plt seharusnya hanya bersifat sementara dan tidak berlangsung hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Yani saat ditemui di ruang rapat DPRD Kutai Kartanegara, Tenggarong, Senin (2/11/2026). Ia menilai, kekosongan jabatan definitif perlu segera diselesaikan agar pelaksanaan tugas pemerintahan di masing-masing OPD dapat berjalan lebih optimal.
Ahmad Yani mengatakan, penunjukan Plt memang diperlukan untuk mengisi kekosongan jabatan dalam kebutuhan teknis jangka pendek. Namun, apabila penugasan tersebut berlangsung terlalu lama, kondisi itu perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Menurutnya, penerapan manajemen talenta seharusnya dapat menjadi salah satu solusi dalam menentukan pejabat yang tepat untuk mengisi jabatan kepala OPD. Sebab, setiap aparatur sipil negara (ASN) memiliki kapasitas dan kompetensi yang dapat menjadi dasar dalam penempatan jabatan.
“Dengan adanya penerapan manajemen talenta, kondisi seperti ini tidak perlu terjadi. Sebab, setiap ASN memiliki kapasitas dan kemampuan yang dapat dilihat berdasarkan posisi serta kompetensi yang dimiliki,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan alasan sejumlah jabatan kepala OPD belum diisi secara definitif, meskipun penunjukan Plt telah berlangsung cukup lama. Karena itu, DPRD Kukar berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Selain menyangkut kepastian jabatan, Ahmad Yani menilai keberadaan Plt dalam waktu yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Hal ini karena kewenangan Plt memiliki batasan dan berbeda dengan pejabat yang telah menduduki jabatan definitif.
Ia mengingatkan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kepala OPD memiliki peran penting dalam mengoordinasikan program kerja serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.
“Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan karena dapat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Kewenangan Plt memiliki batasan dan berbeda dengan pejabat yang sudah definitif,” jelasnya.
Ahmad Yani menambahkan, sejak pelantikan bupati, sejumlah jabatan kepala OPD masih diisi oleh Plt. Untuk itu, ia mendorong Pemkab Kukar segera menetapkan pejabat definitif pada posisi yang masih kosong atau sementara dijabat Plt.
Melalui percepatan pengisian jabatan tersebut, diharapkan setiap OPD memiliki kepemimpinan yang definitif sehingga pelaksanaan program pemerintahan, koordinasi organisasi, serta pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal. (Adv DPRD Kukar)
