Soroti Dampak Ekonomi Warga, DPRD Kukar Desak Penyelesaian Sengketa Lahan Kalpataru Dipercepat

sinarkaltim.id

Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Dapil II, Muhammad Idham

TENGGARONG – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Dapil II Muhammad Idham meminta lahan milik warga yang masuk dalam kawasan Eks Kalpataru Group, tetapi tidak dibebaskan atau dibayarkan perusahaan, dikembalikan kepada warga. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait status HGU, aset kepailitan Eks Kalpataru Group, penanganan tanah terindikasi terlantar, serta perlindungan masyarakat terdampak, di Ruang Rapat Banggar DPRD Kukar, Tenggarong, Kamis (19/11/2026).

Menurut Idham, proses penetapan tanah terlantar kemungkinan memakan waktu panjang. Karena itu, ia menyarankan tim kurator kembali mengajukan perkara ke pengadilan agar lahan warga yang berada di luar lahan yang telah dibebaskan atau dibayarkan perusahaan dapat dikembalikan.

“Kalau penanganannya saja, tadi sudah dibahas. Kalau proses penetapan terlantar, mungkin panjang. Makanya saya sarankan kepada tim kurator agar kembali mengajukan ke pengadilan, bahwa ada lahan-lahan warga yang masuk dalam kawasan Kalpataru, tetapi di luar lahan yang mereka bebaskan atau yang mereka bayarkan. Nah, lahan itu dikembalikan saja kepada warga,” ujarnya.

Baca Juga  Terobosan Pembinaan di Lapas Perempuan Tenggarong, Gandeng Dispora Kukar Berdayakan Warga Binaan Lewat Olahraga dan Kewirausahaan

Menurutnya, pengembalian lahan tersebut merupakan langkah paling cepat agar warga tetap bisa beraktivitas dan memanen di lahannya sendiri. Ia tidak ingin aktivitas masyarakat dihentikan seluruhnya sehingga warga kehilangan mata pencaharian.

“Supaya warga tetap bisa beraktivitas, warga yang memang memanen di lahannya sendiri tetap bisa menjalankan usahanya. Kalau semuanya dihentikan, masyarakat tidak bisa bekerja. Warga kita mau makan apa? Makanya, menurut saya, ini yang paling cepat dilakukan,” jelasnya.

Idham menegaskan, keputusan akhir tetap berada di pengadilan. Dengan begitu, kurator hanya menjalankan pengelolaan terhadap lahan yang memang menjadi milik perusahaan.

“Nanti pengadilan yang memutuskan, sehingga kurator hanya menjalankan pengelolaan terhadap lahan yang memang milik perusahaan,” katanya.

Dampak Ekonomi Masyarakat dan Percepatan Penyelesaian

Baca Juga  Rakor Evaluasi Program Pertanian -Infrastruktur, Bupati Minta Perbaiki Data Agar Pembangunan Lebih Merata

Idham menyoroti dampak ekonomi yang dialami masyarakat di sejumlah kecamatan akibat persoalan tersebut. Karena itu, ia menekankan penyelesaian harus dilakukan secara cepat.

“Ini banyak terdampak di beberapa kecamatan. Artinya, ekonomi masyarakat juga ikut terdampak. Makanya ini harus cepat. Kalau lambat, realisasinya nanti juga terlantar, sedangkan tadi kita sudah dengar prosesnya panjang,” ujarnya.

Menurutnya, jika jalur pengadilan tidak dapat diwujudkan atau ditolak, maka langkah terakhir adalah meminta penyelesaian langsung kepada Presiden. Ia menilai jalur tersebut paling cepat dibandingkan proses yang panjang.

“Memang jalan terakhir, satu-satunya jalan, kita minta ke Presiden langsung. Itu paling cepat. Kalau jalur pengadilan tadi tidak bisa diwujudkan oleh kurator, artinya ditolak pengadilan, mau tidak mau supaya cepat ya bertemu Presiden saja,” katanya.

Masyarakat Harus Tetap Bisa Mengelola Lahan

Idham menegaskan, masyarakat harus tetap dapat menjalankan usaha di lahannya karena harapan warga saat ini bergantung pada sektor sawit. Menurutnya, jika aktivitas tersebut dihentikan kurator, masyarakat akan menuntut karena lahan itu merupakan hak mereka.

Baca Juga  TMMD ke-130 di Loa Kulu Ditutup, DPRD Kukar Pastikan Pembangunan Berlanjut

“Saya ini ingin supaya warga tetap bisa menjalankan usahanya, karena harapan warga kita sekarang hanya di sawit. Kalau ini dihentikan oleh kurator, masyarakat juga menuntut karena itu hak mereka,” tegasnya.

Ia kembali meminta kurator mengajukan perkara ke pengadilan terkait lahan warga di kawasan MSP yang tidak dibebaskan oleh Kalpataru. Sementara untuk lahan yang sudah dibebaskan perusahaan, ia mempersilakan kurator mengelolanya sesuai ketentuan.

“Makanya saya minta kurator mengajukan kembali ke pengadilan, bahwa di lahan MSP ini ada lahan-lahan warga yang memang tidak dibebaskan oleh Kalpataru. Kalau yang sudah dibebaskan Kalpataru, ya silakan, itu tidak masalah mereka mau mengelola seperti apa,” tutupnya. (Adv DPRD Kukar)

تحميل...

Baca Juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar