Samarinda – DPRD Kota Samarinda mendorong agar sektor pariwisata tetap mendapat perhatian dalam penganggaran daerah meski pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran. Peluang penambahan anggaran untuk sektor tersebut dinilai masih terbuka melalui pembahasan APBD Perubahan 2026.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, mengatakan kebutuhan anggaran untuk sektor pariwisata masih dapat dibahas bersama pemerintah daerah dalam perubahan APBD tahun ini.
“Terkait penambahan anggaran pariwisata, karena sekarang ada efisiensi, mungkin nanti di anggaran perubahan 2026 akan didiskusikan langsung,” kata Kamaruddin, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, sektor pariwisata tetap perlu mendapat perhatian meski pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja. Dukungan anggaran dinilai penting untuk menjalankan berbagai program pengembangan destinasi wisata, promosi, serta peningkatan fasilitas pendukung.
Kamaruddin menilai Samarinda memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Karena itu, perencanaan program dan anggaran perlu dilakukan secara terarah agar pengembangan sektor tersebut tidak berjalan secara parsial.
Selain persoalan anggaran, Kamaruddin turut menyoroti pengelolaan kelembagaan sektor pariwisata. Saat ini, urusan pariwisata masih tergabung dengan kepemudaan dan olahraga dalam satu organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menilai penggabungan tersebut membuat pengelolaan pariwisata belum maksimal. Menurutnya, sektor pariwisata memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dengan urusan pemuda maupun olahraga sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih fokus.
“Kalau dua urusan ini masih bergabung, menurut saya memang tidak terlalu connect. Pariwisata itu harus berdiri sendiri, sementara pemuda dan olahraga itu berbeda lagi,” paparnya.
Kamaruddin menyebut rencana pemisahan OPD menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pengelolaan pariwisata di Samarinda. Targetnya, pemisahan tersebut dapat direalisasikan tahun ini, meski pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan OPD terkait.
“Targetnya tahun ini untuk pemisahan OPD itu, tetapi tergantung kesiapan OPD karena mereka yang mengusulkan,” pungkasnya.
Ia berharap pemisahan kelembagaan nantinya dapat membuat sektor pariwisata lebih fokus, baik dalam penyusunan program, pengembangan destinasi maupun pengalokasian anggaran. (Adv/ DPRD Samarinda)
