Samarinda – DPRD Kota Samarinda menilai tren penurunan dana bagi hasil (DBH) sektor sawit menjadi sinyal penting perlunya perubahan strategi pendapatan daerah. Pemerintah kota didorong mulai memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sumber ekonomi baru yang lebih sesuai dengan karakter Kota Samarinda.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan Samarinda tidak bisa terus bergantung pada penerimaan dari sektor sawit. Menurutnya, keterbatasan wilayah perkebunan membuat Samarinda sulit bersaing dengan daerah lain yang memang memiliki basis ekonomi perkebunan besar.
Ia mencontohkan daerah seperti Kutai Kartanegara yang memiliki areal perkebunan luas sehingga mampu memperoleh DBH sawit lebih besar dibanding Samarinda yang selama ini lebih berkembang di sektor perdagangan dan jasa.
“Karena itu, kita harus fokus pada potensi yang memang sesuai dengan karakter kota,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).
Menurut Iswandi, sektor UMKM memiliki prospek besar karena jumlah pelaku usaha di Samarinda terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dari sekitar 150 ribu usaha yang terdata, baru sekitar 70 ribu yang memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) resmi.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih besarnya peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pembinaan, pendampingan, dan legalisasi usaha. Dengan legalitas yang jelas, pelaku UMKM dinilai akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan, hingga perluasan pasar.
Selain meningkatkan PAD, penguatan UMKM juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Iswandi berharap pemerintah kota dapat lebih serius memperkuat ekosistem UMKM melalui program yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
“UMKM harus menjadi perhatian utama karena sektor ini paling dekat dengan masyarakat dan dampaknya langsung dirasakan terhadap ekonomi daerah,” pungkasnya. (*)
