SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menilai tren penurunan dana bagi hasil (DBH) sektor sawit menjadi sinyal perlunya perubahan strategi pendapatan daerah dengan menjadikan UMKM sebagai sektor prioritas.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan Samarinda tidak bisa terus bergantung pada penerimaan dari sektor sawit karena keterbatasan wilayah dan karakter daerah yang lebih kuat di bidang perdagangan serta jasa.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan daerah berbasis perkebunan seperti Kutai Kartanegara, Samarinda tentu sulit bersaing dalam perolehan DBH sawit.
“Karena itu, kita harus fokus pada potensi yang memang sesuai dengan karakter kota,” ujarnya, Jumat, (1/5/2026).
Ia menyebut sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki prospek besar karena jumlah pelaku usaha di Samarinda terus bertambah. Dari sekitar 150 ribu usaha yang terdata, baru sekitar 70 ribu yang memiliki KBLI resmi.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih besarnya ruang peningkatan pendapatan daerah melalui pembinaan dan legalisasi usaha.
Selain meningkatkan PAD, penguatan UMKM juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. (*)
