Sinarkaltim.id, KUTAI KARTANEGARA – Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat kemajuan pembangunan dan keadilan sosial. Di Kutai Kartanegara (Kukar), tantangan itu terus dihadapi dengan berbagai pendekatan strategis.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mencatat, per Desember 2024, sekitar 7,28 persen penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemkab Kukar terus mengoptimalkan Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) yang telah dijalankan selama lima tahun terakhir.
Program ini menyasar lebih dari 15 ribu warga dengan berbagai skema bantuan dan pemberdayaan ekonomi.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono mengatakan bahwa langkah percepatan pengentasan kemiskinan dilakukan dengan menguatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan dunia usaha, organisasi sosial, dan masyarakat umum.
“Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Kita juga terus mendorong kerja sama lintas sektor agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa program RBPK tak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis kegiatan produktif.
“Sehingga mereka dapat membuka peluang kerja dan diharapkan warga prasejahtera dapat memperoleh penghasilan tambahan dan mencapai kemandirian ekonomi secara bertahap,” ucapnya.
Lebih jauh, Pemkab Kukar juga mengajak kelompok masyarakat yang telah mapan untuk turut terlibat secara aktif dalam upaya ini, baik melalui kemitraan usaha kecil maupun inisiatif sosial.
“Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak,” tukasnya.
