Samarinda – Pengelolaan sektor pariwisata di Kota Samarinda dinilai masih perlu diperkuat agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. DPRD Samarinda menilai capaian pendapatan sektor pariwisata perlu diimbangi dengan dukungan anggaran dan kelembagaan yang memadai.
Berdasarkan evaluasi Komisi II DPRD Kota Samarinda, target pendapatan dari sektor yang dikelola Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) pada 2026 berada di angka sekitar Rp1,4 miliar. Sementara hingga Juni 2026, realisasi pendapatan telah mencapai lebih dari Rp750 juta.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan capaian pendapatan tersebut tidak seharusnya menjadi satu-satunya indikator dalam melihat perkembangan sektor pariwisata. Menurutnya, pemerintah perlu melihat seberapa besar dukungan anggaran yang diberikan untuk mengembangkan berbagai potensi wisata di Samarinda.
“Yang perlu dilihat bukan hanya capaian pendapatannya, melainkan seberapa besar dukungan anggaran untuk mengembangkan sektor pariwisata,” ujar Iswandi, Senin (24/8/2026).
Saat ini, urusan pariwisata di Samarinda masih berada dalam satu naungan Disporapar bersama sektor kepemudaan dan olahraga. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat pengembangan pariwisata belum sepenuhnya fokus karena terdapat sejumlah bidang lain yang juga harus ditangani oleh perangkat daerah tersebut.
Iswandi menilai, apabila pariwisata ingin dijadikan sebagai salah satu sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka diperlukan perhatian yang lebih terarah, baik dari sisi anggaran, program maupun kelembagaan.
“Kalau kita ingin pariwisata menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, tentu harus ada dukungan yang sebanding,” katanya.
Karena itu, Komisi II DPRD Samarinda mengusulkan adanya pemisahan urusan pariwisata dari bidang kepemudaan dan olahraga. Dengan pemisahan tersebut, pengelolaan pariwisata diharapkan dapat lebih fokus dan memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki Samarinda.
Iswandi berharap penguatan kelembagaan tersebut juga perlu dibarengi dengan penyusunan program yang terukur. Pemerintah dapat mengembangkan destinasi wisata secara berkelanjutan sekaligus mendorong keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat lokal. (Adv/ DPRD Samarinda)
