Samarinda – DPRD Kota Samarinda menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dimulai pada Mei mendatang. Pendataan tersebut dinilai penting untuk menghadirkan data akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan dan penguatan sektor usaha di daerah.
Dukungan itu disampaikan dalam rapat hearing antara Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Samarinda, Selasa (28/4/2026).
Kepala BPS Kota Samarinda, Supriyanto, menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mulai dari tujuan, metode pendataan, hingga jadwal kegiatan.
“Kami menyampaikan maksud dan tujuan dari Sensus Ekonomi 2026, termasuk jadwal pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia mengatakan, sensus akan berlangsung sejak Mei hingga 31 Agustus 2026 dengan menyasar seluruh pelaku usaha di Kota Samarinda. Pendataan dilakukan secara langsung melalui metode door to door.
“Sensus Ekonomi ini dilaksanakan mulai Mei sampai 31 Agustus 2026, dengan mendata seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Samarinda secara door to door,” jelasnya.
Selain pendataan langsung, BPS juga menyiapkan sistem pendataan daring untuk perusahaan besar melalui penyebaran tautan kuesioner pada awal Juni. Sementara pendataan lapangan dijadwalkan mulai 15 Juni hingga akhir Agustus.
Menurut Supriyanto, hampir seluruh sektor usaha akan masuk dalam cakupan sensus, mulai sektor A hingga sektor U, dengan sejumlah penyesuaian dibanding sensus sebelumnya.
Ia menambahkan, sektor pertanian yang sebelumnya tidak tercakup dalam Sensus Ekonomi 2016 kini kembali dimasukkan, mengingat besarnya keterkaitan sektor tersebut dengan industri pengolahan dan usaha turunan lainnya.
“Misalnya hasil pertanian yang diolah menjadi keripik atau produk makanan lainnya, itu juga bagian dari aktivitas ekonomi yang perlu didata,” katanya.
Selain sektor usaha, BPS Kota Samarinda juga memaparkan perkembangan data kependudukan, termasuk proyeksi jumlah penduduk hingga 2035 yang dapat diakses masyarakat melalui laman resmi BPS.
Proyeksi tersebut, lanjutnya, akan terus diperbarui sesuai perkembangan daerah, termasuk dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diperkirakan memengaruhi arus migrasi dan pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur.
“Itu juga harus menjadi perhitungan dalam sebuah data,” pungkasnya. (*)
