Samarinda – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan di Kota Tepian. Mulai dari percepatan pemanfaatan fasilitas publik yang telah selesai dibangun, perluasan cakupan layanan air bersih, hingga rencana evaluasi proyek Terowongan Samarinda.
Arie mengatakan salah satu perhatian utama ialah mendorong agar kawasan Teras Samarinda yang pembangunannya telah rampung segera difungsikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Ia menilai, progres pembangunan fisik di kawasan tersebut pada dasarnya telah selesai sehingga pemanfaatannya tidak seharusnya kembali tertunda.
“Kami meminta bagian yang sudah selesai segera dibuka untuk masyarakat. Teras Samarinda ini dikerjakan oleh Dinas Cipta Karya, jadi kami ingin proses pemanfaatannya dipercepat,” ujarnya ketika di jumpai wartawan pada Kamis (16/7/2026), di Kantor DPRD Kota Samarinda.
Arie mengungkapkan, hampir seluruh pembangunan Teras Samarinda, mulai dari kawasan pelabuhan hingga depan Pasar Pagi, telah tuntas. Adapun pekerjaan yang masih tersisa berada di sisi depan rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur, yakni pembangunan jembatan yang belum dapat diselesaikan karena masih memerlukan tambahan anggaran.
“Sebagian besar sudah selesai. Tinggal satu sisi di depan rumah jabatan gubernur yang belum rampung karena anggarannya masih kurang. Tapi area yang sudah jadi seharusnya bisa segera dibuka,” katanya.
Kendati demikian, proses pembukaan kawasan tersebut masih menunggu penyelesaian aspek administratif, terutama terkait penetapan pihak yang akan bertanggung jawab mengelola aset setelah proses serah terima selesai dilakukan.
“Yang masih diproses adalah penetapan siapa pengelolanya setelah diserahterimakan. Itu yang masih menunggu keputusan,” jelasnya.
Selain itu, Arie turut menyoroti komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan layanan air bersih yang menjangkau seluruh wilayah pada 2027.
Menutup penjelasannya, politisi asal Golkar itu menjelaskan hingga saat ini masih terdapat sekitar 23 persen wilayah yang belum menikmati layanan air bersih secara optimal. Karena itu, DPRD meminta Dinas Cipta Karya menyusun kebutuhan anggaran secara bertahap agar target tersebut dapat dicapai sesuai rencana.
“Kami meminta perencanaan anggarannya dibuat secara rinci. Berapa kebutuhan setiap tahun agar target 100 persen layanan air bersih pada 2027 benar-benar bisa tercapai,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Samarinda)
