Samarinda – Berbagai kebijakan baru di sektor pendidikan nasional, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menyampaikan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan semestinya lebih diarahkan pada penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja daripada sekadar menghadirkan model atau nomenklatur sekolah baru.
Anhar menilai persoalan mendasar yang dihadapi dunia pendidikan saat ini bukan terletak pada perubahan konsep kelembagaan sekolah, melainkan belum selarasnya materi pembelajaran dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Menurutnya, ketidaksesuaian tersebut turut berkontribusi terhadap sulitnya lulusan sekolah maupun perguruan tinggi memperoleh pekerjaan.
“Yang lebih penting adalah bagaimana kurikulum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Anhar, Selasa (14/7/2026).
Lebih lanjut, Ia menjelaskan, pola pendidikan yang diterapkan saat ini masih cenderung menitikberatkan pada aspek akademik, sementara pembekalan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja dinilai belum optimal. Kondisi itu menyebabkan banyak lulusan belum memiliki kesiapan menghadapi dinamika pasar kerja yang terus berkembang.
“Sering kali apa yang dipelajari di sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri. Akhirnya banyak lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan,” tuturnya.
Anhar juga menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah lulusan yang terus meningkat setiap tahun dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang belum mampu mengakomodasi pertumbuhan angkatan kerja baru.
Atas dasar itu, ia berpandangan bahwa arah kebijakan pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan sarana pendidikan maupun peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Pemerintah, kata dia, juga perlu memastikan adanya kesinambungan antara proses pendidikan dan peluang kerja bagi para lulusan.
“Jangan hanya membangun sekolah yang bagus dan meningkatkan kualitas guru. Yang juga harus dipastikan adalah bagaimana lulusan memiliki peluang kerja setelah menyelesaikan pendidikan,” tegasnya.
Di sisi lain, Anhar menilai kemunculan berbagai istilah baru dalam sistem pendidikan nasional perlu disertai penjelasan yang lebih komprehensif agar masyarakat memahami tujuan, fungsi, serta perbedaannya dibandingkan sistem pendidikan yang telah berjalan selama ini.
“Saya masih belum melihat perbedaan mendasar dari istilah Sekolah Rakyat. Pada dasarnya semua sekolah yang ada juga melayani masyarakat,” terangnya.
Di akhir, Anhar turut mengkritisi mekanisme penerimaan peserta didik yang menurutnya kini semakin rumit dibandingkan beberapa tahun lalu. Kompleksitas sistem tersebut, lanjutnya, kerap memunculkan keluhan dari masyarakat yang ingin mengakses layanan pendidikan.
“Sekarang masyarakat merasa proses masuk sekolah semakin sulit. Padahal dulu akses pendidikan terasa lebih sederhana dan mampu menampung lebih banyak anak,” tutupnya (Adv/ DPRD Samarinda)
