TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Evaluasi dilakukan karena waktu pelaksanaan anggaran tahun ini semakin terbatas, yakni sekitar satu setengah bulan lagi.
Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan, pihaknya meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan.
“Kami mengundang OPD untuk membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan sekaligus mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan,” ujar Abdul Rasid di Ruang Rapat DPRD Kukar, Tenggarong, Selasa (17/11/2026).
Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk kegiatan yang telah masuk dalam APBD 2026 sudah diterbitkan seluruhnya. Dengan demikian, OPD diharapkan segera menjalankan kegiatan yang telah direncanakan agar target realisasi anggaran tahun ini dapat tercapai.
Kegiatan Belum Terealisasi Jangan Membebani APBD 2027
Abdul Rasid menegaskan, program yang telah direncanakan dan dianggarkan pada 2026 seharusnya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. DPRD tidak menginginkan kegiatan yang belum terealisasi kembali dimasukkan ke dalam perencanaan 2027.
“Sebab, tahun depan juga terdapat berbagai program dan kebutuhan pembangunan baru yang harus dibiayai,” katanya.
Karena itu, OPD diminta memaksimalkan waktu yang tersisa untuk menuntaskan kegiatan tahun ini sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan.
Realisasi Fisik Dinas PU Menjadi Perhatian
Dalam evaluasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu OPD yang mendapat perhatian karena memiliki porsi kegiatan fisik dan anggaran yang besar. Berdasarkan paparan dalam rapat, progres Dinas PU disebut hampir mencapai 40 persen. Sementara itu, angka realisasi Dinas Pendidikan tidak disebutkan secara rinci dalam pembahasan yang disampaikan kepada DPRD.
Abdul Rasid menjelaskan, realisasi kegiatan fisik biasanya mengalami peningkatan menjelang akhir tahun. Hal itu karena proses pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran anggaran dapat berlangsung secara bertahap.
“Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi OPD untuk menunda percepatan pekerjaan,” tegasnya.
DPRD meminta seluruh perangkat daerah terus menggenjot pelaksanaan kegiatan agar realisasi anggaran dapat maksimal.
OPD dengan Realisasi Rendah Diminta Menjadi Perhatian Bupati
DPRD berharap tidak ada lagi kendala yang menghambat pelaksanaan APBD 2026, termasuk persoalan pembiayaan seperti yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Abdul Rasid juga mengingatkan bahwa kelancaran penerimaan dana dari pemerintah pusat turut berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam merealisasikan anggaran.
Ia meminta OPD memaksimalkan kinerja di tengah waktu pelaksanaan yang semakin terbatas. OPD yang tidak mampu merealisasikan anggaran sesuai target diharapkan menjadi catatan dan bahan evaluasi Bupati, terutama terkait kinerja masing-masing perangkat daerah.
“OPD yang tidak mampu merealisasikan anggaran sesuai target diharapkan menjadi catatan dan bahan evaluasi Bupati,” tutupnya. (Adv DPRD Kukar)



