KUTAI KARTANEGARA — Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah melampaui 60 ribu penduduk wajib KTP. Untuk memperluas jangkauan layanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar mendatangi sejumlah kafe untuk memberikan edukasi dan membantu aktivasi, sekaligus mematangkan rencana pelibatan masyarakat melalui program Duta Dukcapil.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Iryanto, mengatakan capaian tersebut telah melampaui 10 persen dari target aktivasi sebesar 20 persen. Meski demikian, upaya memperluas penggunaan identitas digital masih memerlukan strategi agar semakin banyak warga dapat dijangkau.
Salah satu upaya yang sedang disiapkan ialah inovasi IKD Plus melalui program Duta Dukcapil. Skema ini dirancang agar masyarakat yang telah memiliki identitas digital nantinya dapat membantu teman atau anggota keluarga melakukan aktivasi.
“Kami sedang mencari pola agar masyarakat bisa berperan lebih aktif melalui program Duta Dukcapil, dengan harapan masyarakat yang sudah memiliki IKD Plus nantinya bisa membantu mengaktifkan IKD milik orang lain, tetapi mekanismenya harus kami matangkan terlebih dahulu agar pelaksanaannya aman,” ujar Iryanto, Senin (19/10/2026).
Ia menjelaskan, pelibatan masyarakat harus mempertimbangkan keamanan proses aktivasi dan perlindungan data pribadi. Karena itu, Disdukcapil masih menyusun mekanisme pelaksanaan agar program tersebut tetap mengikuti prosedur yang berlaku.
Sambil mematangkan konsep IKD Plus, Disdukcapil Kukar menjalankan pelayanan jemput bola dengan menyambangi sejumlah kafe hampir setiap minggu. Selain memberikan pemahaman mengenai manfaat identitas digital, petugas juga membantu pengunjung yang ingin melakukan aktivasi.
Disdukcapil Kukar turut menjalin kerja sama dengan Polres Kukar. Menurut Iryanto, hampir seluruh anggota kepolisian di lingkungan Polres Kukar telah difasilitasi untuk mengaktifkan IKD. Mereka diharapkan dapat ikut mengenalkan layanan tersebut kepada masyarakat.
“Kami berharap anggota kepolisian yang sudah memiliki IKD juga bisa menjadi agen untuk mengajak masyarakat lain melakukan aktivasi, sehingga semakin banyak warga yang mengenal dan memanfaatkan identitas kependudukan digital,” katanya.
Upaya sosialisasi juga diarahkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI. Disdukcapil Kukar turut mempertimbangkan pelibatan kader posyandu agar informasi mengenai IKD dapat menjangkau masyarakat melalui kegiatan pelayanan di lingkungan mereka.
Namun, Iryanto mengakui kolaborasi tersebut belum berjalan secara masif dan masih dilakukan secara sporadis. Perluasan saluran sosialisasi pun menjadi salah satu pekerjaan yang perlu dilanjutkan untuk menjangkau warga yang belum mengaktifkan identitas digital.
IKD merupakan identitas kependudukan dalam bentuk digital yang diakses melalui aplikasi pada telepon seluler. Penggunaannya memungkinkan masyarakat mengakses identitas secara elektronik tanpa selalu bergantung pada dokumen fisik.
Ke depan, IKD juga berpotensi mendukung verifikasi data dalam pelayanan publik, termasuk pencocokan data penerima bantuan sosial. Namun, penerapannya tetap membutuhkan integrasi sistem dan mekanisme verifikasi oleh instansi yang berwenang.
Iryanto menegaskan, perluasan aktivasi IKD memerlukan dukungan teknologi, keterlibatan masyarakat, dan kerja sama lintas lembaga. Melalui IKD Plus, Disdukcapil berharap jangkauan pelayanan dapat bertambah setelah mekanisme pelaksanaannya dipastikan aman.
“Kami ingin masyarakat bisa ikut berperan membantu sesama dalam aktivasi IKD, tetapi kami harus memastikan mekanismenya benar-benar aman sebelum program ini dilaksanakan,” tutupnya. (Adv/kr)
