KUTAI KARTANEGARA — Nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang ingin memperoleh bantuan sarana penangkapan ikan harus memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) serta tergabung dalam kelompok usaha. Ketentuan ini diterapkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar untuk memastikan bantuan diberikan kepada pelaku usaha yang sesuai sasaran.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan calon penerima harus benar-benar berprofesi sebagai nelayan, baik sebagai pekerjaan utama maupun sambilan. Selain sebagai persyaratan administrasi, keanggotaan kelompok juga berkaitan dengan pola pembinaan yang dijalankan pihaknya.
“Penerima bantuan harus benar-benar berprofesi sebagai nelayan dan memiliki kartu KUSUKA. Mereka juga perlu tergabung dalam kelompok, karena pola pembinaan kami berbasis kelompok agar dampak bantuan bisa lebih besar bagi masyarakat,” jelasnya, Sabtu (17/10/2026).
DKP Kukar membina sejumlah jenis kelompok usaha di sektor perikanan, di antaranya Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar), serta kelompok masyarakat pengawas sumber daya ikan (Pokmaswas).
Sementara itu, bantuan sarana penangkapan ikan yang disiapkan pemerintah daerah berupa perahu, mesin, dan alat tangkap. Pengadaan bantuan tersebut masih berproses sehingga penyalurannya belum dapat direalisasikan.
Program ini menyasar wilayah yang memiliki aktivitas perikanan tangkap, baik di perairan darat maupun kawasan pesisir. Di wilayah perairan darat, cakupannya meliputi Kecamatan Muara Muntai, Kota Bangun, Muara Wis, dan Kenohan.
Adapun wilayah pesisir yang menjadi perhatian mencakup Muara Badak, Anggana, Muara Jawa, Sanga-Sanga, hingga Samboja.
“Untuk bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan, saat ini masih berproses. Bantuan yang disiapkan berupa perahu, mesin, dan alat tangkap,” ujarnya.
Menurut Muslik, dukungan sarana produksi diperlukan untuk membantu menunjang kegiatan nelayan, terutama ketika kondisi iklim dan cuaca tidak menentu. Namun, realisasi bantuan masih bergantung pada penyelesaian pengadaan dan pemenuhan persyaratan oleh calon penerima.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, DKP Kukar berupaya memprioritaskan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya tetap menjadi fokus dalam mendukung kegiatan usaha perikanan di Kukar.
“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kami memprioritaskan kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara luas, terutama program perikanan tangkap,” pungkas Muslik. (Adv/kr)
