Samarinda – Persoalan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Samarinda hingga kini masih menjadi perhatian. Keberadaan mereka yang kembali muncul di sejumlah titik setelah dilakukan penertiban dinilai menunjukkan perlunya penanganan yang lebih berkelanjutan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan penertiban terhadap gepeng tidak cukup hanya dilakukan dengan mengamankan mereka dari jalanan. Menurutnya, perlu ada langkah lanjutan berupa pendampingan dan pembinaan agar persoalan tersebut tidak terus berulang.
“Dinas Sosial memiliki peran strategis karena mereka yang melakukan pendampingan dan pembinaan. Jadi, setelah penertiban dilakukan, harus ada tindak lanjut yang jelas agar masalahnya tidak berulang,” ucap Anhar, Kamis (27/8/2026).
Ia menilai, apabila penanganan hanya berfokus pada penertiban orang-orang yang berada di jalan, keberadaan gepeng berpotensi kembali muncul di lokasi yang sama.
“Kalau hanya orang yang berada di jalan yang kita tertibkan, persoalannya bisa kembali muncul. Jangan hanya ditertibkan, kemudian beberapa hari atau minggu setelahnya kembali lagi ke tempat yang sama,” katanya.
Menurut Anhar, keberhasilan penanganan gepeng membutuhkan koordinasi lintas instansi. Satpol PP memiliki tugas dalam melakukan penertiban, sementara Dinas Sosial perlu memastikan adanya pembinaan serta pendampingan setelah proses tersebut dilakukan.
Ia menegaskan, komunikasi antara instansi terkait harus diperkuat agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, langkah yang dilakukan pemerintah tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menyentuh persoalan yang menjadi penyebab munculnya gepeng.
“Kunci keberhasilannya adalah komunikasi dan koordinasi yang baik. Penertiban yang dilakukan Satpol PP harus diikuti pembinaan oleh Dinas Sosial sehingga penanganannya lebih efektif dan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan,” pungkasnya.
Penanganan yang berkelanjutan diharapkan dapat mengurangi keberadaan gepeng di jalan sekaligus memberikan solusi yang lebih manusiawi bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan sosial. (Adv/ DPRD Samarinda)
