Samarinda – Program parkir berlangganan yang tengah disiapkan Pemerintah Kota Samarinda mendapat dukungan dari DPRD Kota Samarinda. Program tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mendorong penataan sistem perparkiran di Kota Tepian.
Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan pihaknya mendukung penerapan parkir berlangganan selama mekanisme dan pelaksanaannya dapat disusun secara jelas serta memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.
“Parkir berlangganan ini bisa menjadi salah satu upaya menambah pendapatan daerah, dengan mekanisme yang nantinya disesuaikan,” ujar Vananzda, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, DPRD Samarinda terbuka untuk turut memberikan dukungan terhadap program tersebut. Bahkan, ia menyebut DPRD dapat menjadi salah satu pihak yang lebih dahulu menerapkan pembayaran parkir berlangganan apabila kebijakan tersebut telah diberlakukan.
“Kami siap. Kalau memang diperlukan, DPRD bisa menjadi salah satu pihak yang membayar lebih dahulu sebagai bentuk dukungan terhadap program ini,” tuturnya.
Vananzda menilai, penerapan parkir berlangganan perlu dibarengi dengan sistem pengelolaan yang transparan dan terukur. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui manfaat yang diperoleh dari program tersebut, sementara pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang dapat dikelola secara optimal.
Ia menyebut, potensi penerimaan dari sektor parkir cukup besar apabila program dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.
“Kalau sistemnya berjalan sesuai rencana dan target tercapai, tambahan PAD dari parkir berlangganan bisa berada di angka sekitar Rp200 miliar per tahun,” pungkasnya.
Besarnya potensi tersebut membuat program parkir berlangganan menjadi salah satu skema yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat kemampuan fiskal Pemerintah Kota Samarinda. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan kesiapan sistem, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan agar penerimaan yang diperoleh dapat tercatat dan dikelola secara optimal. (Adv/ DPRD Samarinda)
