SAMARINDA – Persoalan banyaknya siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri saat proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Pemerintah kota didorong menyiapkan skema bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan sekolah di lembaga pendidikan swasta.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan persoalan penerimaan siswa baru hampir selalu terjadi setiap tahun dan paling dirasakan masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Menurutnya, keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat banyak siswa gagal melanjutkan pendidikan karena orang tua mereka tidak mampu membayar biaya sekolah swasta.
“Rata-rata yang tidak diterima di sekolah negeri itu berasal dari keluarga desil 1 sampai desil 4. Akhirnya ada yang tidak bersekolah. Tadi juga ada keluhan dari beberapa camat terkait kondisi itu,” ujarnya usai menghadiri sosialisasi dan petunjuk teknis SPMB di Samarinda, Senin (25/5/2026).
Sri Puji menjelaskan, DPRD Kota Samarinda sebenarnya telah beberapa kali mengusulkan solusi terkait persoalan tersebut melalui rapat bersama pemerintah kota dalam dua hingga tiga tahun terakhir.
Salah satu usulan yang disampaikan yakni pemberian subsidi atau bantuan pembiayaan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri agar dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
“Kami pernah mengusulkan supaya anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri bisa dialihkan ke sekolah swasta dengan pembiayaan dari pemerintah kota, misalnya membantu pembayaran SPP,” katanya.
Namun hingga kini, program tersebut belum berjalan maksimal. Ia menilai kondisi efisiensi anggaran menjadi salah satu tantangan pemerintah kota dalam merealisasikan kebijakan itu.
“Apalagi sekarang ada efisiensi anggaran. Saya kira pemerintah kota cukup berat untuk menjalankan program tersebut,” ujarnya.
Selain persoalan daya tampung sekolah, Sri Puji juga menyoroti kebijakan pendidikan dasar terkait larangan pembelajaran calistung (membaca, menulis, dan berhitung) di tingkat taman kanak-kanak yang dinilai belum sinkron dengan materi pembelajaran di sekolah dasar.
Menurutnya, banyak siswa kelas 1 SD mengalami kesulitan mengikuti pelajaran karena belum memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis, sementara materi pembelajaran sudah berbentuk cerita dan narasi.
“Di TK tidak boleh calistung, tetapi buku kelas 1 SD justru berbentuk cerita. Anak-anak yang belum bisa membaca akhirnya kesulitan mengikuti pelajaran,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut secara tidak langsung membuat orang tua terbebani karena akhirnya memilih memasukkan anak ke tempat les tambahan agar mampu mengikuti pembelajaran di sekolah.
“Orang tua mungkin keberatan kalau sekolah berbayar, tetapi akhirnya tetap mengeluarkan biaya untuk les yang kadang justru lebih mahal,” katanya.
Sri Puji berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan pendidikan nasional agar lebih selaras dengan kondisi di lapangan, termasuk kesiapan siswa dan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar.
“Kalau satu guru harus mengajar 30 murid yang sebagian belum bisa membaca dan menulis, tentu akan sulit. Maka kebijakan pusat juga harus sinkron dengan kondisi nyata di sekolah,” pungkasnya.
