Runtuhnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan puncak dari akumulasi krisis ekonomi, ketidakpuasan sosial, dan tekanan politik yang meluas. Dalam momentum Reformasi 1998, mahasiswa dan rakyat turun ke jalan, menuntut perubahan sistemik: pemberantasan korupsi, transparansi pemerintahan, dan berakhirnya kekuasaan otoriter.
Demonstrasi yang awalnya sporadis berkembang menjadi gelombang nasional yang sulit dibendung, hingga akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri setelah lebih dari tiga dekade berkuasa.
Dua puluh delapan tahun kemudian, dinamika serupa meski dalam skala dan konteks berbeda terlihat dalam gejolak politik di Kalimantan Timur pada 2026. Desakan rakyat dan mahasiswa terhadap gubernur mencerminkan pola klasik dalam demokrasi.
ketika kepercayaan publik merosot, ruang-ruang protes menjadi kanal utama ekspresi ketidakpuasan. Isu yang diangkat mulai dari dugaan korupsi, kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, hingga krisis tata kelola namun benang merahnya tetap sama, yaitu tuntutan akuntabilitas.
Jika pada 1998 krisis moneter menjadi pemicu utama yang mempercepat keruntuhan legitimasi Soeharto, maka dalam konteks Kalimantan Timur 2026, faktor pemicunya bisa lebih kompleks dan terfragmentasi, termasuk pengaruh media sosial yang mempercepat mobilisasi massa dan penyebaran informasi. Namun, substansinya tetap sejalan: tekanan publik yang konsisten, terutama dari mahasiswa sebagai agen perubahan, memiliki kekuatan untuk menggoyang posisi kekuasaan.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa semangat Reformasi belum sepenuhnya selesai, ia terus hidup dalam setiap gelombang kritik terhadap penguasa. Bedanya, jika 1998 adalah tentang mengakhiri sebuah rezim, maka 2026 lebih mencerminkan upaya menjaga agar demokrasi tetap berjalan di relnya. Dalam kedua peristiwa tersebut, suara rakyat menjadi faktor penentu atau pengingat bahwa legitimasi kekuasaan di Indonesia pada akhirnya bergantung pada kepercayaan publik.
