APBD Terbatas, Pemkot Bontang Tunda Pembangunan Ruang Kelas Baru Demi Perbaikan Toilet

sinarkaltim.id

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang, Nuryadi Bachtiar/(Istimewa)

BONTANG – Keterbatasan anggaran pada APBD tahun ini memaksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang untuk melakukan efisiensi ketat. Akibatnya, rencana pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SMP Negeri di Bontang dipastikan batal terlaksana tahun ini.

Sebagai gantinya, pemerintah memilih untuk mengalihkan fokus pada pembenahan fasilitas dasar yang dianggap sudah mendesak, yakni perbaikan toilet sekolah dan sebanyak 7 SMP Negeri hanya akan menerima alokasi anggaran masing-masing sekitar Rp398 juta.

Baca Juga  SDN 002 Bontang Utara Terapkan Pembelajaran Tematik Sabtu untuk Bentuk Karakter Siswa

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang, Nuryadi Bachtiar. Katanya, penetapan skala prioritas karena dana yang tersedia tidak mencukupi untuk konstruksi gedung baru.

“Kalau APBD terbatas, jadi tahun ini tidak ada pembangunan RKB. Kita fokuskan dulu ke perbaikan toilet. Jika masih ada sisa, baru bisa dialokasikan ke sarana lain,” ucapnya, Kamis (16/4/2026).

Baca Juga  Dekat Laut, SDN 001 Bontang Utara Ajak Siswa Belajar dari Kearifan Pesisir

Menurutnya, total anggaran sebesar Rp2,7 miliar telah dikunci untuk memastikan sanitasi sekolah layak digunakan, sesuai dengan instruksi Wali Kota Bontang yang menekankan kesehatan lingkungan sekolah.

Meski demikian, ia mengakui bahwa kebutuhan akan ruang belajar tambahan masih nyata di sejumlah sekolah, Disdikbud berdalih bahwa kondisi toilet yang kurang layak saat ini tidak bisa lagi ditunda perbaikannya.

Baca Juga  Kesempatan Emas Siswa SMP: Lolos Beasiswa, Sekolah Gratis hingga Langsung Kerja

“Banyak toilet sekolah saat ini dianggap belum rapi dan mencerminkan lingkungan yang kurang sehat,” sebutnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa saat ini APBD tidak mampu membiayai proyek fisik skala besa. Karena itu, pihaknya kini menempuh jalur diplomasi anggaran ke pemerintah pusat.

“Kami usulkan ke pusat sesuai kondisi sebenarnya. Tidak ada rekayasa data, supaya bantuan yang turun memang tepat sasaran,” pungkasnya.

تحميل...

Baca Juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar