KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengupayakan dukungan helikopter dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat seperti Kecamatan Muara Kaman.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah menargetkan penanganan kebakaran maksimal 1 x 24 jam untuk titik api yang masih dapat dijangkau petugas dan peralatan.
“Kita mengikuti saja apa yang direncanakan. Di Kutai Kartanegara sendiri, kita sudah punya program agar penanganan api tidak lebih dari 1 x 24 jam untuk titik-titik yang bisa kita jangkau,” ujarnya.
Menurut Aulia, keterbatasan peralatan dan sumber daya manusia menjadi kendala dalam menangani sejumlah titik kebakaran. Karena itu, Pemkab Kukar berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta dukungan helikopter agar pemadaman dapat dilakukan melalui penyiraman dari udara.
“Memang kendala kita ada beberapa titik yang tidak bisa dijangkau oleh peralatan dan sumber daya manusia. Contohnya yang terjadi di Muara Kaman. Karena itu, kami berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta helikopter atau melakukan pemadaman menggunakan sarana helikopter dengan penyiraman dari udara,” jelas Aulia.
Sementara itu, penanganan karhutla di lokasi yang dapat dijangkau melalui jalur darat tetap mengandalkan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar.
Aulia mengapresiasi keterlibatan kedua instansi tersebut dalam menangani kebakaran di wilayah Kukar. Namun, ia mengakui masih terdapat titik api yang membutuhkan penanganan lebih intensif.
“Kalau melihat Kalimantan Timur dibandingkan daerah-daerah lain, khususnya Kabupaten Kukar, kita bisa mengelola kondisi ini dengan cukup baik. Kami sangat salut dengan perangkat kami, Damkar dan BPBD, yang sangat sigap dalam melakukan penanganan,” katanya.
Pemkab Kukar berharap proses penetapan karhutla sebagai bencana nasional dapat memperkuat dukungan penanganan, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau petugas.
“Memang di beberapa titik yang kami ketahui, penanganannya membutuhkan upaya lebih. Mudah-mudahan, dengan proses penetapan sebagai bencana nasional, penanganannya bisa lebih masif lagi,” tutup Aulia. (Adv/kr)
