Samarinda — Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FRAKSI Kaltim) melakukan
pertemuan silaturahmi dengan Sultan Kutai Ing Martapura Drs. Adji
Muhammad Arifin, M.Si, sebagai bentuk penghormatan dan meminta doa restu
dukungan dalam upaya perjuangan menolak kebijakan Pemerintah Pusat
terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) di wilayah Kalimantan Timur.
Pertemuan yang berlangsung di keraton, jumat 21 november 2025, menjadi
langkah strategis FRAKSI Kaltim untuk memperkuat posisi perjuangan dalam
menyampaikan aspirasi daerah ke DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Sultan
Kutai menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah dan inisiatif
FRAKSI Kaltim membawa suara masyarakat Kalimantan Timur ke tingkat
nasional.
Sultan menegaskan bahwa kebijakan DBH tidak hanya menyangkut aspek fiskal
pemerintahan daerah, namun berdampak langsung pada keberlanjutan
pembangunan, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat Kalimantan
Timur sebagai salah satu daerah penyangga sumber daya alam terbesar di
Indonesia.
“Pemangkasan DBH akan berdampak luas bagi masyarakat. Pemerintah Pusat
harus mempertimbangkan aspirasi dan kondisi daerah. Kalimantan Timur
berhak mendapatkan porsi DBH yang adil sebagai daerah penghasil,” ujar
Sultan Kutai.
Lebih lanjut, Sultan menyampaikan bahwa pengambilan keputusan strategis
dan kebijakan fundamental seperti DBH seharusnya tidak dilakukan secara
sepihak. Ia meminta agar Pemerintah Pusat melibatkan tokoh masyarakat,
pemimpin adat, serta para sesepuh di Kalimantan Timur dalam setiap proses
pembahasan kebijakan nasional yang mempengaruhi daerah.
“Keputusan terkait DBH tidak boleh diambil tanpa melibatkan tokoh adat,
pemimpin masyarakat dan para sesepuh daerah. Keterlibatan Kaltim dalam
kebijakan strategis adalah keniscayaan,” tegas Sultan.
Ketua FRAKSI Kaltim, A. Vendy Meru, SH, menyampaikan apresiasi atas
sambutan dan dukungan dari Sultan Kutai. Ia menilai bahwa dukungan tersebut
menjadi landasan moral dan politik yang penting bagi FRKASI Kaltim dalam
membawa aspirasi masyarakat Kalimantan Timur ke DPR RI.
“Kami datang untuk meminta restu dan dukungan dari orang tua kita di
Kalimantan Timur. Dukungan Sultan Kutai menjadi energi besar bagi
perjuangan kami dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di Senayan,” ujar
Vendy.
Delegasi FRAKSI Kaltim akan bertolak ke Jakarta pada tanggal 4 desember 2025
untuk melakukan audiensi dengan DPR RI dan menyerahkan dokumen resmi
terkait dampak pemangkasan DBH bagi daerah. Perjuangan ini, menurut FRAKSI
Kaltim, merupakan wujud nyata komitmen masyarakat dan elemen strategis di
daerah dalam mempertahankan keadilan fiskal dan pembangunan
berkelanjutan di Kalimantan Timur.
Pertemuan antara FRAKSI Kaltim dan Sultan Kutai menjadi salah satu agenda
penting konsolidasi bersama tokoh adat, organisasi, dan elemen masyarakat
yang sebelumnya juga menyatakan sikap penolakan terhadap pemangkasan
DBH.
(Redaksi/Media Center FRAKSI Kaltim)
