Sinarkaltim.id, KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong percepatan pendataan pelaku usaha perikanan melalui program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka).
Program ini dinilai krusial dalam mempercepat distribusi bantuan serta menjamin keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan di daerah.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Muslik menjelaskan bahwa Kartu Kusuka merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memberikan identitas resmi bagi nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan.
“Dengan kartu ini, nelayan dapat memperoleh dukungan langsung dari pemerintah,” ujar Muslik belum lama ini.
Melalui kartu ini, nelayan dapat lebih mudah mengakses program-program bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Tak hanya itu, data yang terkumpul dari program ini akan memperkuat perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis data akurat.
Proses pendaftaran pun tergolong mudah. Cukup menyerahkan fotokopi KTP dan surat keterangan dari kepala desa atau lurah, nelayan akan menjalani proses verifikasi dari tim DKP Kukar. Verifikasi dilakukan secara ketat guna mencegah potensi penyalahgunaan.
Dalam sistem kelompok usaha perikanan, DKP Kukar menetapkan aturan keanggotaan minimal 10 dan maksimal 25 orang per kelompok, semuanya harus ber KTP Kukar.
Kelompok juga diklasifikasikan dalam tiga tingkatan pemula, madya, dan utama dengan pengesahan melalui SK kepala desa atau lurah.
Muslik berharap semakin banyak nelayan yang mendaftar Kartu Kusuka, agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dan penguatan sektor perikanan semakin optimal.
Dengan data yang tertata dan valid, sektor ini diharapkan tumbuh lebih kuat, berdaya saing tinggi, serta mampu menjadi penopang ekonomi Kukar secara berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa kartu ini benar-benar diberikan kepada nelayan yang berhak, bukan kepada pihak yang ingin mengambil keuntungan secara ilegal,” tukasnya.
