SAMARINDA – Atmosfer diskusi terbuka mengenai program pendidikan “Gratispol” yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Mulawarman (Unmul) berubah tegang.
Pertemuan yang mempertemukan mahasiswa dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut diwarnai aksi simbolis pemberian kartu merah dari massa aksi, Selasa (31/3/2026).
Meskipun diwarnai dinamika unjuk rasa mendadak di tengah forum, agenda tetap berjalan sebagai ruang dialektika untuk membedah keberlanjutan dan transparansi tata kelola beasiswa serta bantuan pendidikan di Bumi Etam.
Dinamika Forum: Aspirasi di Tengah Diskusi Presiden BEM FISIP Unmul, Rossa Tri Rahmawati Bahri, menegaskan bahwa munculnya aksi penyampaian aspirasi dari sejumlah mahasiswa (BEM KM) merupakan bentuk keresahan murni dan bukan merupakan skenario yang dirancang panitia.
Menurutnya, BEM FISIP hanya berperan sebagai fasilitator untuk menjembatani suara akar rumput kepada pemegang kebijakan.
“Tujuan utama kami adalah mewadahi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi langsung. Kami menyoroti adanya miskomunikasi dan minimnya sosialisasi antara Pemprov, pihak universitas, hingga ke mahasiswa terkait tata kelola program ini,” tegas Rossa.
Rossa menambahkan, poin krusial yang dituntut mahasiswa adalah transparansi anggaran. Pihaknya mendesak agar alokasi dana program “Gratispol” tidak justru mengorbankan stabilitas program kerja pemerintah lainnya yang bersifat esensial. Sebagai langkah konkret, BEM FISIP akan segera merilis kajian mendalam berupa infografis melalui kanal media sosial resmi mereka.
Respon Pemerintah: Kartu Merah Sebagai Evaluasi Menanggapi tekanan dan simbol “kartu merah” dari mahasiswa, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Seno Aji, merespons dengan nada diplomatis. Ia menilai aksi tersebut adalah potret kritis dari Sumber Daya Manusia (SDM) masa depan Kaltim yang harus diapresiasi.
“Kami menganggap itu sebagai bagian dari aspirasi yang perlu ditampung. Kami ingin masa depan anak-anak kita terjamin dan biaya kuliahnya dapat ditanggung oleh negara,” ujar Seno Aji di hadapan peserta diskusi.
Namun, ia tidak menampik adanya celah dalam pelaksanaan program, terutama pada aspek penyebaran informasi.
“Kami mengakui ada masukan penting mengenai perlunya sosialisasi tambahan yang lebih masif ke kampus-kampus agar tidak terjadi simpang siur informasi,” pungkasnya.
