KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk menindaklanjuti informasi dugaan pembakaran lahan. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat penanganan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan penanganan karhutla melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Koordinasi tersebut mencakup pengelolaan penanganan kebakaran hingga tindak lanjut terhadap dugaan aktivitas pembakaran lahan.
“Kita sudah berkomitmen, baik dari segi manajemen maupun penindakan. Kita berkoordinasi dengan baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Aulia mencontohkan informasi mengenai titik api yang diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan dan beredar melalui media sosial. Menurutnya, informasi tersebut langsung ditindaklanjuti aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya pengendalian karhutla.
Ia mengatakan kecepatan penanganan perlu dipertahankan agar kebakaran tidak meluas. Berdasarkan pemantauan saat itu, titik api yang terdeteksi dapat ditangani tanpa bertahan lebih dari 24 jam.
Aulia juga mengapresiasi keterlibatan petugas pemadam kebakaran (Damkar) bersama Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) dalam penanganan kebakaran di lapangan.
“Sekarang konteksnya, kita di Kutai Kartanegara mempertahankan manajemen yang baik ini. Itu berkat kerja keras teman-teman Damkar bersama seluruh Balakar yang ada di daerah kita,” ungkapnya.
Selain memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan petugas, Pemkab Kukar berupaya melengkapi peralatan yang masih dibutuhkan. Ketersediaan sarana tersebut diperlukan untuk mendukung penanganan kebakaran, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. (Adv/kr)
