Opini K3 | Lusiana · NIM 2611018017
Mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Mulawarman
Kader Posyandu sering mendapat sebutan yang membanggakan: garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, ujung tombak pemberdayaan, mitra utama petugas kesehatan di lapangan, bahkan agen perubahan. Sebutan itu bukan tanpa alasan. Mereka mendatangi rumah warga, mengajak ibu membawa balita ke Posyandu, membantu penimbangan dan pencatatan, mendampingi keluarga, hingga menyampaikan pesan kesehatan. Namun, di balik semua pujian itu, ada pertanyaan yang menurut saya belum cukup sering dibicarakan: jika kader begitu penting bagi pelayanan kesehatan, apakah mereka juga berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)?
Jawaban saya tegas: mereka layak mendapatkan perlindungan K3 sesuai risiko kegiatan yang dijalankan. Status kader sebagai relawan tidak menjadikan keselamatan mereka kurang penting. Puskesmas dan pemerintah setempat perlu memastikan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat tidak justru mengabaikan orang-orang yang menjalankannya.
Risiko Kerja Kader Itu Nyata
Kegiatan kader mungkin terlihat sederhana, tetapi tidak selalu bebas risiko. Ketika melakukan kunjungan rumah, kader dapat terpeleset, mengalami kecelakaan di perjalanan, atau menghadapi cuaca panas dan hujan. Saat membantu kegiatan Posyandu, kader bisa mengangkat perlengkapan, berdiri lama, duduk dengan posisi kurang nyaman, atau mengalami kelelahan. Saat berinteraksi dengan banyak warga, ada pula potensi paparan penyakit menular. Di sisi lain, beban administrasi, tuntutan target, dan harapan masyarakat dapat menimbulkan tekanan psikologis.
Risiko tersebut berbeda menurut jenis tugas dan kondisi setiap wilayah. Karena itu, perlindungan K3 bagi kader tidak harus disamakan begitu saja dengan pegawai di fasilitas kesehatan, melainkan disesuaikan dengan pekerjaan nyata yang mereka lakukan. Justru di sinilah pentingnya mengidentifikasi bahaya sebelum kegiatan dilaksanakan, bukan baru bereaksi ketika kader jatuh sakit atau mengalami kecelakaan.
Jangan Hanya Memberi Tugas, Berikan Perlindungan
Kita sering menuntut kader untuk aktif, disiplin, mencapai sasaran, dan siap turun ke lapangan. Tetapi apakah mereka selalu mendapat pembekalan tentang cara bekerja yang aman? Apakah tersedia air minum, tempat kegiatan yang layak, perlengkapan yang sesuai, serta mekanisme melapor ketika terjadi insiden? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Menurut saya, apresiasi terhadap kader jangan berhenti pada sertifikat, ucapan terima kasih, atau penyebutan sebagai “pahlawan kesehatan”. Penghargaan yang lebih bermakna adalah memastikan kader tidak dibiarkan menghadapi risiko sendirian. Ketika ada tugas kunjungan rumah, misalnya, perlu dipikirkan keamanan perjalanan, kondisi lingkungan yang dikunjungi, dan dukungan komunikasi dengan petugas Puskesmas.
Peran Promosi Kesehatan: Menumbuhkan Budaya Aman
Sebagai tenaga promosi kesehatan, saya melihat persoalan ini bukan hanya urusan penyediaan alat pelindung diri. Yang tidak kalah penting adalah membangun budaya aman melalui edukasi dan pendampingan. Kader perlu memahami kapan harus mencuci tangan, bagaimana menjaga kebersihan alat, bagaimana mengangkat barang tanpa membebani punggung, kapan perlu memakai pelindung sesuai risiko, serta apa yang harus dilakukan jika mengalami kejadian tidak aman.
Edukasi K3 dapat disisipkan dalam pembinaan kader, pertemuan rutin, atau briefing singkat sebelum kegiatan Posyandu. Materinya sebaiknya praktis, memakai contoh sehari-hari, dan tidak menambah beban administrasi. Kader juga perlu merasa aman untuk mengatakan “kondisi ini berbahaya” atau melaporkan kejadian hampir celaka tanpa takut disalahkan. Dengan begitu, K3 bukan hanya poster di dinding, melainkan kebiasaan dalam bekerja.
Tanggung Jawab Bersama, Bukan Beban Kader Semata
Perlindungan kader tidak bisa hanya dibebankan kepada kesadaran pribadi. Puskesmas, pemerintah desa atau kelurahan, pengelola Posyandu, serta pihak terkait perlu berkoordinasi sesuai peran dan kewenangannya. Langkah awal yang realistis ialah memetakan risiko kegiatan kader, menyediakan lingkungan dan perlengkapan yang lebih aman, menyiapkan jalur pelaporan insiden, serta memberikan pembinaan dan tindak lanjut.
Perhatian terhadap kesehatan mental juga penting. Kader sering menghadapi tuntutan berlapis sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, dan pelaksana kegiatan sosial. Pembagian tugas yang adil, jadwal yang masuk akal, komunikasi yang menghargai, dan ruang untuk menyampaikan keluhan merupakan bagian dari pencegahan risiko psikososial. Adapun bentuk jaminan atau perlindungan sosial yang dapat diakses perlu dikaji berdasarkan ketentuan serta kebijakan daerah yang berlaku, bukan sekadar diasumsikan sudah tersedia.
Kader Terlindungi, Pelayanan Lebih Berkelanjutan
Ada alasan praktis mengapa isu ini penting. Ketika kader mengalami cedera, kelelahan berkepanjangan, atau merasa tidak didukung, kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dapat ikut terganggu. Sebaliknya, kader yang mendapat pembekalan, perlindungan, dan dukungan akan lebih mampu menjalankan perannya secara konsisten. Menjaga kader berarti ikut menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
Karena itu, saya berpendapat sudah waktunya kita mengubah cara memandang kader Posyandu. Mereka bukan sekadar tenaga yang selalu siap diminta membantu, melainkan manusia yang memiliki batas kemampuan dan kebutuhan untuk bekerja dengan aman. Jangan sampai istilah “garda terdepan” menjadi alasan menempatkan mereka paling depan menghadapi risiko, tetapi paling belakang ketika perlindungan dibicarakan.
Jika kita sungguh percaya bahwa kader adalah ujung tombak pemberdayaan masyarakat dan agen perubahan, maka keselamatan dan kesehatan mereka harus masuk dalam perencanaan kegiatan, bukan menjadi urusan belakangan. Sebab, kader yang menjaga kesehatan masyarakat juga pantas dijaga kesehatannya. Melindungi kader bukan hadiah, melainkan wujud tanggung jawab dan penghargaan terhadap kerja mereka.
