Samarinda – Minimnya ketersediaan transportasi umum di Kota Samarinda menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda didorong mulai mempersiapkan sarana dan prasarana angkutan umum agar dapat direalisasikan pada 2027.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Achmad Sukamto, mengatakan penyelenggaraan transportasi umum telah memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Menurutnya, keberadaan transportasi umum menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama untuk menyediakan alternatif mobilitas yang mudah dijangkau sekaligus membantu mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar tidak menunggu hingga 2027 untuk memulai persiapan. Berbagai kebutuhan pendukung, mulai dari sarana hingga prasarana, perlu disiapkan secara bertahap.
“Targetnya 2027 angkutan umum sudah mulai diselenggarakan. Ini perlu kita persiapkan dari sekarang,” ucap Sukamto, Rabu (2/9/2026).
Selain kesiapan infrastruktur, Achmad juga menyoroti persoalan tarif yang harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Ia mengusulkan tarif angkutan umum dibuat sederhana dan terjangkau sehingga dapat digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan.
Menurutnya, tarif angkutan umum dapat diberlakukan sebesar Rp5.000 untuk perjalanan jauh maupun dekat. Sistem pembayaran juga dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan menyediakan opsi pembayaran secara digital melalui QRIS.
Konsep tersebut dinilai dapat memudahkan masyarakat sekaligus membuat sistem pembayaran angkutan umum lebih praktis dan transparan.
“Kalau memang ditargetkan berjalan tahun 2027, sarana dan prasarana harus mulai dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai ketika waktunya tiba, infrastrukturnya belum siap,” pungkasnya.
Ia berharap pemerintah dapat segera menyusun perencanaan yang matang agar program transportasi umum tidak berhenti pada tahap wacana. Dengan persiapan sejak awal, penyelenggaraan angkutan umum di Samarinda diharapkan dapat berjalan secara efektif dan memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat. (Adv/ DPRD Samarinda)
