Samarinda – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk mencari langkah strategis dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah sektor dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, mulai dari pajak daerah, pariwisata hingga investasi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan optimalisasi terhadap sumber-sumber PAD yang sudah tersedia harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, sektor pajak selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD sehingga perlu mendapatkan perhatian melalui pengelolaan yang lebih optimal.
“Potensi yang sudah ada harus lebih dulu dimaksimalkan. Pajak selama ini menjadi salah satu penopang PAD terbesar, sehingga pengelolaannya perlu terus diperkuat,” ucap Deni saat ditemui awak media, Rabu (19/8/2026).
Selain pajak, Deni menyoroti sektor pariwisata yang menurutnya belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Samarinda dinilai memiliki sejumlah potensi wisata yang dapat dikembangkan apabila mendapat dukungan dan pengelolaan yang lebih serius dari pemerintah.
“Ini jangan hanya dibiarkan, harus ada peran pemerintah supaya sektor tersebut juga bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” jelasnya.
Deni juga melihat peluang pengembangan investasi sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian daerah. Menurutnya, semakin banyak investasi yang masuk ke Samarinda berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperluas sumber penerimaan daerah.
Di akhir penjelasanya, Deni juga menyampaikan terkait dengan Samarinda masih menunggu pencairan dana tunda salur dari pemerintah pusat. Dari total sekitar Rp426 miliar dana yang belum tersalurkan, sejauh ini baru sekitar Rp26 miliar yang telah diterima pemerintah daerah.
“Sudah ada sekitar Rp26 miliar yang masuk. Tetapi kalau dibandingkan dengan total dana yang masih tertahan, jumlah itu memang masih cukup jauh,” pungkasnya.
Dengan kondisi tersebut, optimalisasi PAD dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kapasitas fiskal daerah, khususnya di tengah terbatasnya ruang anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. (Adv/ DPRD Samarinda)
