Samarinda – DPRD Kota Samarinda menyoroti persoalan kekurangan tenaga pendidik yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah sekolah. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya beban kerja guru dan berpotensi menurunkan kualitas pendidikan apabila tidak segera diatasi melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan masalah kekurangan guru bukan hanya soal minimnya jumlah tenaga pengajar, tetapi juga lemahnya antisipasi terhadap kekosongan formasi yang rutin terjadi setiap tahun.
Menurutnya, berkurangnya jumlah guru akibat pensiun, sakit, maupun mutasi seharusnya sudah dapat dipetakan sejak awal sehingga kebutuhan tenaga pengganti bisa dipersiapkan lebih cepat.
“Perlu ada perencanaan yang lebih terukur agar tidak terus terjadi kekosongan,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, kekurangan tenaga pendidik berdampak langsung pada guru yang masih aktif. Mereka harus menanggung tambahan jam mengajar sekaligus beban administrasi yang semakin besar.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, efektivitas proses belajar mengajar dikhawatirkan menurun dan berimbas pada mutu pendidikan di Kota Samarinda.
Di sisi lain, kebutuhan guru di Samarinda diperkirakan masih cukup tinggi, sementara mekanisme rekrutmen yang berjalan dinilai belum sepenuhnya mampu menutup kekurangan tenaga pendidik yang ada.
Sri Puji juga menyinggung potensi bertambahnya tekanan terhadap guru apabila pemerintah pusat menerapkan kebijakan baru, termasuk rencana penambahan mata pelajaran di tingkat sekolah dasar. Menurutnya, kebijakan tersebut harus diiringi kesiapan sumber daya manusia agar tidak semakin membebani tenaga pendidik yang ada.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah strategis berbasis data riil di lapangan agar persoalan kekurangan guru dapat diselesaikan secara tepat sasaran.
“Jangan sampai guru terus dibebani tanpa ada solusi konkret,” tegasnya. (*)
