TENGGARONG – Masih banyak warga miskin di kawasan pedesaan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
Berdasarkan data BPS Kalimantan Timur tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kukar masih tergolong tinggi, yakni 7,61 persen atau sekitar 60.857 jiwa.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kukar terus menggencarkan program rehabilitasi dan pembangunan rumah layak huni sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas permukiman warga.
“Dalam upaya mewujudkan permukiman layak, sejak beberapa tahun lalu Pemkab Kukar mengaplikasikannya melalui pembangunan dan rehabilitasi RTLH menjadi layak huni,” ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono.
Tak sendiri, Pemkab Kukar menggandeng TNI melalui program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang dilaksanakan bersama Kodim 0906/Kukar dan Kodim 0908/Bontang.
Dukungan terhadap program nasional perumahan juga terus dikuatkan. Sunggono menyebut, Pemkab Kukar siap menyukseskan instruksi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, yang meminta setiap kepala daerah mendata kebutuhan rumah dan RTLH di daerah masing-masing.
“Dalam hal ini, Kabupaten Kukar siap menyukseskan program tersebut, karena sesuai dengan rehabilitasi RTLH yang masih kami lanjutkan,” tegas Sunggono.
Ia juga menyampaikan, Bupati Kukar Edi Damansyah menekankan pentingnya masifikasi pembangunan RTLH di desa-desa. Guna memperkuat itu, kebijakan ini juga akan disinergikan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
“Kami berharap ke depan pembangunan maupun rehabilitasi RTLH di pedesaan targetnya bisa tercapai dengan mendistribusikan kewenangan pembangunan perbaikan perumahan tersebut melalui BKKD,” pungkas Sunggono.
