KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) akan memetakan kawasan rawan kebakaran untuk menentukan titik prioritas penyediaan sarana pemadaman, terutama hidran dan tempat penampungan air di permukiman padat yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.
Pemetaan tersebut akan mempertimbangkan kepadatan permukiman, akses jalan, serta ketersediaan sumber air. Hasil inventarisasi menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan lokasi yang memungkinkan dilengkapi sarana pemadaman sesuai kebutuhan masing-masing kawasan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan penyediaan hidran perlu disesuaikan dengan kondisi infrastruktur yang tersedia. Salah satu kendala yang harus diperhitungkan ialah kapasitas jaringan pipa air bersih yang belum memadai untuk mendukung pemasangan hidran di sejumlah lokasi.
Berdasarkan pembahasan awal bersama Perumda Air Minum, jaringan pipa yang melayani warga di kawasan tersebut berdiameter sekitar 2,5 inci. Sementara itu, kebutuhan hidran diperkirakan memerlukan pipa berdiameter 4 hingga 6 inci untuk mendukung pasokan air yang lebih besar.
“Di lokasi ini, kapasitas pipa yang memberikan pelayanan air kepada warga tidak memungkinkan dipasang hidran karena pipanya hanya 2,5 inci. Untuk hidran itu minimal 4 atau 6 inci yang besar, karena daya tampungnya besar,” ujar Sunggono, Sabtu (10/10/2026).
Kondisi tersebut membuat pemerintah turut mengkaji alternatif penyediaan sumber air agar kebutuhan pemadaman tetap dapat dipenuhi di kawasan dengan jaringan pipa terbatas. Pembahasan dilakukan bersama Perumda Air Minum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), termasuk kemungkinan membangun tempat penampungan air di lokasi strategis.
Menurut Sunggono, pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan pengadaan lahan milik masyarakat untuk dijadikan tempat penampungan air. Dengan adanya sumber air yang mudah dijangkau, petugas diharapkan dapat lebih cepat memperoleh pasokan ketika terjadi kebakaran.
“Tidak mustahil, misalnya nanti di antara lahan masyarakat itu kita beli untuk tempat penampungan air ketika ada kebakaran, jadi bisa diambil,” jelasnya.
Adapun pemasangan hidran akan diarahkan ke titik yang memungkinkan dari sisi kapasitas jaringan pipa dan akses petugas. Karena itu, hasil pemetaan diperlukan untuk menentukan lokasi yang paling sesuai sebelum kebutuhan sarana dan dukungan infrastrukturnya ditetapkan.
“Karena pipanya harus juga besar. Itu nanti kita lihat titik mana yang paling mungkin,” katanya.
Selain menentukan lokasi, pemerintah juga memikirkan pemeliharaan agar sarana pemadaman dapat berfungsi saat dibutuhkan. Sunggono menyebut salah satu gagasan yang dipertimbangkan ialah memanfaatkan lokasi hidran untuk aktivitas tertentu, seperti mencuci selang, sehingga kondisi fasilitas dapat dipantau secara berkala.
“Jadi tetap bisa dimonitor apakah tetap berfungsi atau tidak,” ujarnya.
Inventarisasi kawasan rawan kebakaran selanjutnya akan diperluas ke wilayah lain di Kukar. Melalui pemetaan tersebut, Pemkab Kukar berupaya menentukan prioritas penyediaan hidran dan sumber air berdasarkan kondisi permukiman, keterbatasan akses, serta kesiapan infrastruktur pendukung. (Adv/kr)
