Anak-anak Miskin Terhambat Akses Sekolah, Kukar Siapkan Sekolah Rakyat untuk 1.000 Siswa

sinarkaltim.id

Sekda Kukar, Sunggono (Istimewa)
Sekda Kukar, Sunggono (Istimewa)

TENGGARONG – Masih banyak anak-anak dari keluarga miskin di Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, yang terhambat akses dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menginisiasi pembangunan Sekolah Rakyat yang dirancang khusus bagi mereka yang kurang mampu.

“Sekolah Rakyat ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari kemiskinan,” ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono.

Baca Juga  Kukar Siap Dukung Percepatan Swasembada Pangan Kaltim

Dalam rancangannya, Sekolah Rakyat ditargetkan dapat menampung hingga seribu siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Lokasi utama yang diusulkan berada di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, yang dinilai paling siap karena memiliki lahan lebih dari lima hektare dan akses ke kota yang cukup mudah.

“Satu lokasi yakni di Desa Jonggon memiliki peluang besar ketimbang lokasi lainnya karena didukung oleh beberapa hal, seperti memiliki lahan lebih dari 5 hektare dan akses ke perkotaan lebih dekat,” katanya.

Baca Juga  Pembangunan Sarana Olahraga di Kukar Dilakukan Secara Merata

Sunggono menjelaskan, program ini akan terkoneksi langsung dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar seleksi peserta didik dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Dengan begitu, hanya anak-anak dari keluarga benar-benar miskin yang akan diterima.

Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari strategi nasional dalam pemerataan akses pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Baca Juga  Dispora Kukar Dorong Partisipasi Pemuda hingga Tingkat Nasional

Pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian telah menyetujui dokumen usulan pembangunan dan siap mendampingi proses selanjutnya.

Perwakilan kementerian yang telah melakukan verifikasi mencakup Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU, Kemendikbudristek, BPN/ATR, dan Kementerian Agama.

“Program ini merupakan salah satu upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkas Sunggono.

تحميل...

Baca Juga

Bagikan:

Tinggalkan komentar