KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai salah satu upaya memperkuat pasokan listrik daerah. Usulan ini disampaikan di tengah keluhan pemadaman listrik bergilir yang berdampak pada masyarakat, termasuk di Kecamatan Tabang.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan Pemkab Kukar telah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk membahas kendala operasional yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah.
Meski operasional PLN tidak berada langsung di bawah kewenangan pemerintah daerah, Aulia menyebut Pemkab Kukar tetap berupaya menyampaikan keluhan dan kebutuhan masyarakat kepada pihak terkait.
“Kita juga ingin memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga masyarakat kita, maka kami dari pemerintah daerah juga sudah berkomunikasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak PLN terkait dengan kendala-kendala yang mereka alami terkait dengan proses pemadaman ini sendiri,” ujar Aulia, Selasa (27/10/2026).
Selain berkoordinasi dengan PLN, Pemkab Kukar mendorong solusi jangka panjang melalui pengembangan infrastruktur kelistrikan. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembangunan PLTU Mulut Tambang di wilayah Kukar.
“Kami mendorong kemarin sampai sudah ke Kementerian ESDM untuk dibangun PLTU Mulut Tambang yang ada di Kabupaten Kukar,” ungkapnya.
Aulia juga menyoroti gangguan pasokan listrik yang kerap dikeluhkan masyarakat Kecamatan Tabang. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena wilayah itu berada di kawasan dengan aktivitas pertambangan batu bara berskala besar.
Ia turut menyinggung PT Bayan Resources Tbk yang disebutnya sebagai salah satu pemasok batu bara untuk PLN. Menurut Aulia, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi mengenai pemerataan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat di daerah penghasil.
“Bapak Ibu bisa merasakan betapa sakitnya hati warga masyarakat Kukar yang setiap hari melihat ponton batu bara lewat di depan mata mereka. Sementara di sisi lain, kondisi listrik ini masih menjadi salah satu yang terkendala,” tegasnya.
Aulia menjelaskan, persoalan kelistrikan di Tabang telah menjadi perhatian pemerintah daerah sebelum pemadaman bergilir belakangan ini. Karena itu, Pemkab Kukar akan terus menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pihak terkait dan mendorong pembahasan solusi untuk memperkuat keandalan pasokan listrik.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, PLN, dan kementerian terkait dapat menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi gangguan listrik yang berdampak pada rumah tangga, kegiatan ekonomi, dan pelayanan masyarakat.
“Ini yang menjadi konsentrasi kita dan kami sekali lagi akan terus menyuarakan ini,” tutupnya. (Adv/kr)
