KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) untuk berperan dalam evaluasi pembangunan daerah melalui kritik konstruktif dan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan sikap kritis IKA PMII diperlukan untuk memberikan saran dan masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan program pembangunan.
Hal itu disampaikannya saat pelantikan pengurus IKA PMII Kukar periode 2026–2031 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu (21/10/2026).
“Kritisnya jangan sampai hilang. Mereka harus tetap kritis dan memberikan saran serta masukan, karena itu memang sangat penting,” katanya.
Taufik juga berharap pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah organisasi dan membangun kemitraan dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan Kukar secara berkelanjutan.
“Harapan kita kepada pengurus yang sudah dilantik ini, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah, bisa bermitra dengan pemerintah daerah, dan membangun Kukar secara berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua IKA PMII Kukar, H. Al Hifni, mengatakan organisasinya siap menjalankan fungsi kontrol terhadap pembangunan daerah agar program pemerintah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah.
“Kita akan terus kritis memantau proses pembangunan di Kukar agar pembangunan itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Hifni, kritik terhadap pembangunan perlu disertai gagasan yang menawarkan solusi atas hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
“Harapan kita, sebagai organisasi kemahasiswaan yang sudah menjadi alumni, di samping kritis, bentuknya juga transformatif. Artinya, kritik yang mentransformasi kebaikan dan memberikan solusi terhadap hambatan maupun ketidaklancaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, IKA PMII memiliki sumber daya manusia dari berbagai bidang dan profesi yang dapat mendukung kolaborasi dengan pemerintah daerah. Organisasi tersebut juga menyatakan kesiapan mendukung program pembangunan melalui visi Kukar Idaman Terbaik, sembari tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 60 pengurus harian IKA PMII Kukar periode 2026–2031 dikukuhkan, di luar unsur Dewan Pakar dan Dewan Pertimbangan. Kepengurusan tersebut merupakan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) V IKA PMII Kukar yang menetapkan H. Al Hifni sebagai ketua. (Adv/kr)
