SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan rencana penerapan program parkir berlangganan tidak membebani masyarakat. Ia mengusulkan agar biaya parkir berlangganan dapat dibayarkan secara bertahap melalui sistem cicilan sehingga lebih terjangkau bagi warga.
Pernyataan tersebut disampaikan Deni usai Komisi III DPRD Kota Samarinda menggelar rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda pada Rabu (10/6/2026). Dalam rapat itu, salah satu pembahasan yang menjadi perhatian adalah rencana penerapan sistem parkir berlangganan sebagai upaya penataan sektor perparkiran di Kota Tepian.
Menurut Deni, program parkir berlangganan pada dasarnya merupakan langkah yang positif karena bertujuan menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib, terorganisir, dan modern. Namun, pelaksanaannya harus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak menimbulkan beban baru.
“Program parkir berlangganan ini pada prinsipnya baik karena bertujuan menata sistem parkir di Kota Samarinda agar lebih tertib dan terorganisir,” ujarnya.
Deni menjelaskan bahwa skema yang sedang dirancang masih bersifat opsional atau pilihan. Dengan demikian, masyarakat tidak diwajibkan mengikuti program tersebut dan tetap dapat menggunakan sistem pembayaran parkir reguler seperti yang berlaku saat ini.
“Saat ini sifatnya masih opsional, bukan kewajiban. Jadi masyarakat diberikan pilihan untuk mengikuti program parkir berlangganan sesuai kebutuhan masing-masing,” katanya.
Ia menilai program tersebut dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan sering memanfaatkan fasilitas parkir di sejumlah lokasi dalam satu hari. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan pengguna aktif bisa lebih hemat dibandingkan membayar parkir secara terpisah setiap kali menggunakan layanan.
“Kalau dalam sehari seseorang bisa parkir di dua atau tiga tempat, maka dalam setahun biaya yang dikeluarkan bisa jadi lebih besar dibandingkan biaya parkir berlangganan,” jelasnya.
Meski demikian, Deni menyoroti besaran tarif parkir berlangganan yang disebut berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp1 juta per tahun. Ia menilai nominal tersebut berpotensi memberatkan sebagian masyarakat jika harus dibayarkan sekaligus dalam satu waktu.
Karena itu, Deni mengusulkan agar pemerintah menyiapkan mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel melalui sistem cicilan.
“Tarif parkir berlangganan yang berkisar Rp400 ribu hingga Rp1 juta dapat dibayar secara bertahap melalui sistem cicilan. Tidak harus dibayar sekaligus di awal. Bisa diatur enam kali, delapan kali, atau sepuluh kali pembayaran sehingga lebih ringan bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, tujuan utama kebijakan tersebut harus tetap berorientasi pada peningkatan pelayanan dan penataan parkir, bukan semata-mata mengejar pendapatan daerah. Pemerintah, kata dia, perlu mencari formulasi terbaik agar manfaat program dapat dirasakan secara luas tanpa menimbulkan keberatan di tengah masyarakat.
“Kita ingin tujuan penataan parkir ini tercapai, tetapi jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menambah beban warga Kota Samarinda. Pemerintah harus mencari formulasi yang tepat agar masyarakat merasakan manfaat dari program ini tanpa merasa keberatan dengan biaya yang dibebankan,” ucapnya.
Deni menegaskan DPRD Kota Samarinda mendukung langkah pemerintah dalam membenahi sektor perparkiran melalui sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Namun, keberhasilan program harus diukur dari tingkat kenyamanan dan penerimaan masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Intinya, kita mendukung penataan parkir yang lebih modern, tetapi pelaksanaannya harus tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
