Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota segera menuntaskan berbagai kendala teknis dan administratif yang masih menghambat operasional Teras Samarinda Tahap II agar kawasan tepian Sungai Mahakam tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan proyek yang telah selesai dibangun tidak boleh dibiarkan terlalu lama tanpa fungsi yang jelas. Menurutnya, fasilitas publik yang telah menghabiskan anggaran besar harus segera dioperasikan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga, Senin (26/5/2026).
“Kalau secara kontrak sebenarnya sudah harus selesai pada 2025. Maka di 2026 ini, harapan kita fasilitas itu sudah benar-benar beroperasi dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Teras Samarinda Tahap II membentang dari kawasan sekitar Kantor Gubernur Kalimantan Timur hingga Dermaga Mahakam Ilir di Jalan Gajah Mada. Kawasan tersebut dirancang menjadi ruang publik baru sekaligus pusat aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tepian Sungai Mahakam.
Menurut Rohim, proyek tersebut bukan sekadar pembangunan fisik atau penataan kawasan sungai, tetapi bagian dari upaya membangun wajah baru Kota Samarinda yang lebih modern, nyaman, dan memiliki daya tarik wisata.
Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan proyek yang telah selesai justru terbengkalai dan belum dapat digunakan masyarakat.
“Jangan sampai ada proyek yang sudah selesai dibangun, tetapi tidak bisa digunakan. Itu justru menjadi tidak optimal dan berpotensi mubazir,” tegasnya. (adv)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari rampungnya konstruksi fisik, tetapi juga dari sejauh mana fasilitas itu mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Ia meminta seluruh hambatan yang masih mengganjal operasional kawasan segera diselesaikan sebelum dilakukan peresmian secara penuh.
“Kalau memang ada hambatan, ya harus segera dicek dan diperbaiki. Jangan terlalu lama dibiarkan tanpa kepastian,” katanya.
Selain Teras Samarinda Tahap II, Komisi III DPRD Samarinda juga menyoroti sejumlah proyek pembangunan lain yang telah selesai secara administratif namun belum difungsikan secara optimal.
Kondisi tersebut dinilai membuat manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Karena itu, Rohim meminta seluruh proyek yang masuk dalam tahun anggaran 2025, baik fasilitas publik, kolam retensi, maupun infrastruktur lainnya, segera dioperasikan tahun ini.
“Bukan hanya Teras Samarinda, tapi semua proyek. Mau itu kolam retensi, fasilitas publik, atau infrastruktur lainnya, kalau sudah selesai ya harus langsung difungsikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan kota tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek secara administratif atau seremonial, tetapi harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau hanya selesai dibangun tapi tidak berfungsi, maka manfaatnya tidak dirasakan warga. Itu yang harus dihindari,” ucapnya.
Selain menjadi ruang publik dan destinasi rekreasi warga, Teras Samarinda Tahap II juga diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan UMKM serta sektor wisata perkotaan di kawasan tepian Mahakam.
Namun menurut Rohim, potensi tersebut hanya dapat tercapai apabila kawasan benar-benar dioperasikan secara optimal dan dikelola secara berkelanjutan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya proyek selesai, tetapi fasilitas yang benar-benar hidup, aman, nyaman, dan memberi manfaat ekonomi,” pungkasnya.
