SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema penyewaan kendaraan dinas menyusul polemik rencana sewa mobil dinas bernilai tinggi. DPRD menilai persoalan tersebut menjadi alarm penting bagi transparansi dan ketepatan penggunaan anggaran daerah.
Sorotan terhadap rencana penyewaan mobil dinas dengan nilai besar kini berkembang menjadi pembahasan soal mekanisme penyusunan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menilai polemik tersebut perlu dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem penganggaran, terutama pada pos belanja barang dan jasa yang selama ini masih bersifat umum.
Menurutnya, dalam dokumen APBD, rincian penggunaan anggaran belum dijabarkan secara spesifik hingga ke level teknis, termasuk soal pengadaan maupun penyewaan kendaraan dinas, Kamis, (30/4/26).
“Dalam APBD itu sifatnya umum, tidak sampai menjelaskan item detail seperti sewa kendaraan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi itu membuat DPRD belum memiliki ruang cukup untuk menelaah seluruh rencana belanja secara rinci sejak tahap pembahasan awal. Akibatnya, fungsi pengawasan kerap berjalan setelah kebijakan dilaksanakan atau saat polemik muncul di masyarakat.
“Kalau sudah jadi isu, baru kita panggil untuk meminta penjelasan,” katanya.
Samri juga mendorong kajian ulang terhadap efektivitas skema penyewaan kendaraan dengan biaya besar. Menurutnya, opsi sewa harian dapat menjadi pilihan yang lebih efisien.
“Harus dilihat urgensinya. Kalau hanya untuk tamu, sewa harian tentu lebih hemat,” tegasnya.
DPRD memastikan persoalan tersebut akan dibahas dalam agenda LKPJ pemerintah daerah sebagai bagian dari pengawasan penggunaan anggaran. (*)
