SINARKALTIM, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menginisiasi tiga strategi utama untuk menekan lonjakan inflasi di awal tahun 2025, di tengah tantangan rendahnya daya beli masyarakat serta penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa strategi pertama adalah menggencarkan operasi pasar murah guna menekan harga bahan pokok.
“Strategi yang saya sampaikan ke teman-teman TPID adalah gencarkan operasi pasar murah. Alhamdulillah tidak ada inflasi yang signifikan di awal tahun,” ujarnya.
Strategi kedua, lanjutnya, adalah dengan memasukkan warga miskin ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memperoleh kesempatan bekerja dalam program bantuan keuangan ke desa (BTKKD).
“Apabila ada bantuan keuangan kepada desa dan terdapat kegiatan seperti pembangunan jalan usaha tani dan sebagainya, maka kita menyertakan warga yang terdata dalam DTKS untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan. Dengan demikian, daya beli bisa meningkat dan tingkat kemiskinan berkurang,” jelasnya.
Sunggono menambahkan bahwa strategi ketiga adalah melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Tim Satgas Pangan, khususnya terkait kelangkaan elpiji.
“Elpiji kita sudah programkan ke seluruh kecamatan. Dan, alhamdulillah stabilitas harga elpiji bisa tertangani,” pungkasnya.
Ia juga menyoroti bahwa perputaran ekonomi Kukar masih sangat bergantung pada sektor pemerintahan. Jika proyek belum berjalan di awal tahun, daya beli masyarakat akan terdampak. Namun, penerapan Inpres 1/2025 menyebabkan keterbatasan dalam pengadaan barang dan jasa pada periode ini.
“Di awal tahun kita hanya bisa melakukan belanja untuk bayar gaji, obat, dan belanja pegawai. Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan itu belum bisa dilakukan,” ungkapnya.
Meski demikian, Pemkab Kukar tetap berupaya menjaga kestabilan ekonomi dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
