Sinarkaltim.id, KUTAI KARTANEGARA – Meski rapat koordinasi nasional bersama sejumlah kementerian telah digelar beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti arahan pusat, khususnya dalam menyinergikan program pembangunan agraria, pertanahan, tata ruang, hingga layanan kesehatan masyarakat.
Komitmen ini ditegaskan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, usai mengikuti rapat virtual bersama lima kementerian yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini.
“Jadi kerja sama yang ditandatangani tadi meliputi percepatan pendaftaran tanah, pengelolaan aset di area penggunaan lain (APL), serta penyelesaian konflik agraria dan tata ruang,” ujar Taufik.
Nota kesepahaman nasional yang disepakati oleh Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, KLHK, Kemendesa PDTT, dan BIG disebut Taufik menjadi acuan penting bagi daerah untuk menjalankan program-program lintas sektor secara terintegrasi.
Tak hanya fokus pada urusan pertanahan, Pemkab Kukar juga diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di seluruh puskesmas.
“Kami diminta untuk memaksimalkan layanan CKG dengan memanfaatkan anggaran APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat semakin memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin.
Di sektor perumahan, Kukar turut mendukung target pemerintah pusat dalam menyediakan tiga juta rumah subsidi. Taufik menyebut, pemerintah daerah kini sedang melakukan inventarisasi lahan yang berpotensi untuk dimasukkan dalam bank tanah.
“Kami siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyesuaikan program ini dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya.
