Sinarkaltim.id, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengambil langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global akibat perang dagang yang berkepanjangan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa ketergantungan besar terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) membuat kondisi fiskal daerah menjadi sangat rentan.
“Kalau sampai ekonomi global terguncang akibat perang dagang, maka sangat mungkin berdampak langsung pada penerimaan daerah kita,” kata Sunggono
Ia menjelaskan, lebih dari 64 persen APBD Kukar bersumber dari DBH yang mayoritas berasal dari ekspor migas, batu bara, dan hasil tambang lainnya.
Ketidakpastian pasar global yang dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut memengaruhi harga komoditas ekspor utama Indonesia, termasuk minyak dan batu bara.
Situasi ini berdampak langsung terhadap pendapatan negara dan secara tidak langsung terhadap besaran DBH yang diterima daerah.
“Dari total Rp12 triliun APBD Kukar, sekitar 60 persen belum tersalurkan karena bergantung pada kondisi ekonomi global,” tukasnya.
