KUTAI KARTANEGARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengarahkan pemulihan warga terdampak kebakaran di Jalan A.M. Alimuddin, RT 33, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, agar aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan.
Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan dasar warga, termasuk perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang kehilangan seragam, sepatu, alat tulis dan kebutuhan pendidikan lainnya akibat kebakaran.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan pemerintah ingin memastikan warga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari setelah kehilangan berbagai barang dalam peristiwa tersebut.
“Jangka pendek adalah kita memastikan bahwa proses aktivitas sehari-hari warga masyarakat kita itu tidak terganggu. Bagi yang bersekolah, itu perlengkapan sekolahnya terpenuhi,” kata Aulia, Kamis (8/10/2026).
Selain kebutuhan pendidikan, Pemkab Kukar juga mendata kebutuhan warga yang harus kembali bekerja setelah kehilangan barang maupun perlengkapan penunjang aktivitas.
Aulia mengatakan pemerintah kecamatan dan kelurahan telah diminta melakukan pendataan agar bantuan yang diberikan dapat menyesuaikan kebutuhan masing-masing warga.
“Itu yang kami perintahkan kemarin. Sehingga kepada Plt Camat dan Pak Lurah untuk melakukan upaya-upaya sehingga warga masyarakat kita bisa melaksanakan kegiatan,” ujarnya.
Salah seorang warga terdampak, Iin, mengatakan seluruh barang di rumahnya tidak sempat diselamatkan ketika kebakaran terjadi. Kondisi tersebut membuat perlengkapan sekolah anak menjadi salah satu kebutuhan yang paling mendesak.
“Yang sangat kami perlukan itu perlengkapan anak-anak sekolah, karena saya keluar cuma diri saja, menyelamatkan diri saja. Jadi apa pun tidak ada, perlu perlengkapan sekolah semuanya, seragam, sepatu, alat-alat tulis dan semuanya,” kata Iin.
Selain perlengkapan sekolah, dokumen penting milik warga juga turut terbakar, termasuk ijazah. Warga berharap proses pengurusan dokumen pengganti dapat diberikan kemudahan.
“Hangus terbakar semua. Ijazah-ijazah juga semuanya habis,” ungkapnya.
“Kami berharap untuk pengurusan surat-surat itu dipermudah, tidak dipersulit. Karena memang ini di luar kendali kami, bukan keinginan kami untuk kejadian seperti ini,” pungkasnya.
Pemulihan juga diikuti evaluasi terhadap kondisi kawasan permukiman. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Kukar adalah keterbatasan akses jalan menuju lokasi permukiman yang menyulitkan kendaraan pemadam kebakaran menjangkau titik kejadian.
Aulia mengatakan kondisi akses tersebut turut memengaruhi proses penanganan kebakaran. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah, proses pemadaman berlangsung sekitar dua jam.
“Biasanya pada umumnya bisa memadamkan api kurang dari 30 menit. Nah kemarin itu sampai dua jam itu pemadaman baru bisa dilakukan atau diselesaikan,” tuturnya.
Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi penataan kawasan sebagai bagian dari pemulihan jangka menengah dan panjang.
“Termasuk kita berusaha untuk menata daerah ini sehingga ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari terjadi, kita sudah bisa melakukan penanganan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Evaluasi tersebut diarahkan untuk melihat kembali kondisi permukiman, akses lingkungan serta kebutuhan sarana pendukung keselamatan. Dengan demikian, penanganan pascakebakaran tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi dilanjutkan dengan upaya mengembalikan aktivitas warga sekaligus memperkuat kesiapan kawasan menghadapi risiko kebakaran. (Adv/kr)
